Oleh : Djoko Subinarto
Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon Selatan, menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut pada akhir Maret 2026.
Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon gugur pada Minggu (29/3/2026). Ia menjadi korban tembakan artileri tidak langsung (indirect fire) yang menghantam area sekitar posisi kontingen Indonesia di wilayah Adchit al-Qusayr, Lebanon Selatan.
Situasi di kawasan tersebut dilaporkan semakin tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir. Intensitas baku tembak dan serangan artileri meningkat di tengah eskalasi konflik antara Israel Defense Forces (IDF) dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan yang kerap melibatkan serangan lintas perbatasan.
Sehari berselang, Senin (30/3/2026), dua prajurit TNI lainnya kembali menjadi korban. Mereka adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu (Sertu) Muhammad Nur Ichwan. Keduanya gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan.
Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan tersebut masih dalam penyelidikan. Laporan awal menyebutkan kemungkinan adanya bahan peledak di jalur konvoi, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar TNI menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya ketiga prajurit tersebut. Indonesia juga mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus menjamin keselamatan personel perdamaian di lapangan.
Peristiwa yang menimpa kontingen Indonesia ini menegaskan kompleksitas misi penjaga perdamaian di wilayah konflik aktif. Pasukan internasional tetap menghadapi ancaman serius, meskipun berstatus netral.
Kontributor Besar
Kontingen Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam misi UNIFIL, dengan ratusan personel yang ditempatkan di berbagai sektor strategis di Lebanon Selatan. Tugas utama mereka meliputi pemantauan gencatan senjata, patroli wilayah, serta perlindungan warga sipil sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ada kebanggaan tersendiri ketika bendera Merah Putih berkibar di medan konflik. Dalam bahasa diplomasi, kehadiran Indonesia dapat disebut sebagai kontribusi terhadap perdamaian dunia. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini adalah cara Indonesia menyatakan kepeduliannya.
Indonesia ingin dikenal sebagai bangsa yang membawa ketenangan, bukan kegaduhan. Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi yang tidak ringan.
Ada keluarga yang menunggu di rumah dengan harapan sederhana: sang kepala keluarga pulang dengan selamat. Ada anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami arti tugas ayahnya. Dan ada duka yang tidak pernah benar-benar selesai.
Ketika peti jenazah kembali ke Tanah Air, narasi besar tentang perdamaian mendadak terasa sangat personal. Kita tidak lagi berbicara tentang geopolitik atau resolusi perdamaian, melainkan tentang manusia, kehilangan, dan sunyi yang ditinggalkan.
Sejak lama Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak berpihak, tetapi juga tidak diam. Kita bergerak, tetapi tidak agresif. Prinsip ini sering dianggap elegan dan bermartabat. Namun, dunia tidak selalu berjalan dengan logika yang sama.
Masalahnya, dunia hari ini tidak selalu menghargai posisi seperti itu. Dunia semakin bising, keras, dan sering kali tidak sabar dengan pendekatan yang terlalu halus. Konflik bergerak cepat, kadang tanpa logika yang jelas. Dalam situasi seperti itu, posisi netral justru bisa menjadi rentan.
Di situlah letak dilemanya. Indonesia ingin menjadi penenang, sementara dunia tampaknya tidak selalu ingin ditenangkan. Indonesia menawarkan dialog, sementara pihak lain memilih tekanan. Indonesia membawa pesan damai, sementara di lapangan suara letupan senjata lebih dominan. Ini bukan sekadar perbedaan pendekatan, melainkan benturan cara pandang.
Konflik modern juga tidak selalu tunduk pada aturan yang jelas. Aktor non-negara, milisi, dan kepentingan tersembunyi membuat garis antara kawan dan lawan menjadi kabur. Tidak semua pihak merasa terikat pada hukum internasional. Bahkan, ada yang mengabaikannya secara terang-terangan. Kondisi ini membuat medan konflik semakin sulit diprediksi.
Dalam situasi seperti itu, pasukan penjaga perdamaian sering berada di posisi paling rentan. Mereka netral, tetapi justru karena itu mudah menjadi sasaran. Mereka tidak datang untuk menyerang, tetapi tetap bisa diserang. Ironi ini terus berulang dalam berbagai konflik.
Kepentingan dan Kekuatan
Pakar hubungan internasional Hans Morgenthau pernah menyatakan bahwa politik internasional pada dasarnya berkaitan dengan kekuasaan. Dalam pandangannya, moralitas memang penting, tetapi tidak cukup. Negara tetap bergerak berdasarkan kepentingan dan kekuatan.
Pandangan Morgenthau tersebut tampaknya relevan dengan situasi dunia saat ini. Dalam banyak kasus, yang didengar bukan yang paling benar, melainkan yang paling kuat. Realitas ini memang tidak selalu nyaman untuk diakui, tetapi mengabaikannya justru dapat membuat kita lengah.
Indonesia selama ini memilih jalan yang sedikit berbeda. Indonesia tidak membangun dominasi, tetapi membangun kepercayaan. Indonesia tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan niat baik. Sikap ini dipraktikkan secara konsisten dan menjadi bagian dari identitas Indonesia.
Meski demikian, gugurnya sejumlah prajurit TNI di Lebanon Selatan baru-baru ini menjadi pengingat bahwa misi perdamaian bukanlah ruang yang bebas dari bahaya. Di lapangan, peluru dan ledakan tidak pernah benar-benar mengenal status “penjaga perdamaian”.
Lantas, apakah kehadiran kontingen Indonesia di wilayah konflik seperti Lebanon merupakan pilihan yang keliru?
Jawabannya tentu tidak sesederhana “ya” atau “tidak”. Indonesia sejak lama mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, termasuk melalui UNIFIL. Peran ini bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia yang menekankan kontribusi terhadap stabilitas global.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dapat dipandang sebagai penyeimbang. Di tengah dunia yang semakin keras dan sarat konflik, kehadiran negara seperti Indonesia menjadi pengingat bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekuatan bersenjata. Masih ada ruang bagi diplomasi, dialog, dan berbagai upaya damai lainnya.
Namun demikian, ada realitas yang tidak dapat diabaikan. Di wilayah konflik aktif, risiko tidak pernah tunduk pada niat baik semata. Karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap prajurit TNI yang dikirim dalam misi perdamaian benar-benar dibekali perlindungan optimal, sistem keamanan yang adaptif, serta dukungan logistik dan intelijen yang memadai.
Komitmen terhadap perdamaian tidak boleh berhenti pada keberanian untuk terlibat dalam misi penjaga perdamaian. Komitmen tersebut juga harus diiringi keseriusan dalam menjamin keselamatan setiap prajurit yang bertugas di garis depan. Negara tidak hanya dituntut berperan di panggung global, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas keselamatan setiap warganya.
Bagaimanapun, dalam setiap misi perdamaian, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi internasional, melainkan nyawa manusia. Di titik inilah idealisme harus berjalan berdampingan dengan kewaspadaan, agar pengabdian yang diberikan tidak lagi berujung pada korban jiwa yang seharusnya dapat dihindarkan. (**)
*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.
Editor : Hanif