Oleh: Supendi*
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat angka adopsi Kecerdasan Buatan (AI) di tanah air telah menyentuh level fantastis, yakni 92 persen dalam hal pemanfaatan untuk produktivitas nasional. Namun di sisi lain, lantai bursa global dan domestik mulai menunjukkan gejala "kelelahan" (fatigue). Pergerakan investor yang mulai beralih ke aset lindung nilai (hedging) seperti emas dan perak, yang harganya melonjak tajam sejak akhir 2025, mengindikasikan adanya narasi AI Boom mulai mendekati batas jenuhnya, atau yang oleh para ekonom disebut sebagai AI Bubble.
Argumen mengenai adanya gelembung ekonomi pada sektor AI berakar pada ketidakseimbangan antara nilai investasi (CapEx) dengan arus kas masuk nyata. JPMorgan memperkirakan perusahaan teknologi (hyperscalers) membutuhkan sekitar US$1,5 triliun dalam bentuk obligasi tingkat investasi selama 5 tahun ke depan untuk membiayai pembangunan pusat data AI. Sedangkan McKinsey memperkirakan pusat data AI akan membutuhkan US$5,2 triliun dalam belanja modal pada tahun 2030. Fenomena ini "Paradoks Profitabilitas" yang dialami oleh pemimpin pasar seperti OpenAI. Meskipun mendominasi pasar, entitas ini diproyeksikan akan menghabiskan US$115 miliar hingga 2029 sebelum mampu menghasilkan arus kas positif pada 2030.
Di Indonesia, gejala serupa mulai tampak. Banyak perusahaan besar, terutama di sektor perbankan dan jasa industri, telah menginvestasikan triliunan rupiah untuk infrastruktur AI demi mengejar efisiensi. Namun, survei Deloitte 2026 menunjukkan bahwa meskipun adopsi meluas, transformasi bisnis yang benar-benar menghasilkan profitabilitas baru masih sangat terbatas. Pengeluaran untuk infrastruktur AI seringkali justru menutupi perlambatan pengeluaran di sektor jasa lainnya, menciptakan ilusi pertumbuhan di atas fondasi utang. Dengan nilai tukar rupiah yang masih berfluktuasi di level psikologis Rp17.000 per dolar AS dan target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4 persen hingga 5,6 persen pada 2026, efektivitas investasi teknologi menjadi penentu apakah akan ada peluang keluar dari Middle Income Trap atau justru terjebak dalam utang infrastruktur digital yang tidak produktif.
Visi pemerintah untuk menjadikan AI sebagai pilar produktivitas nasional memerlukan dukungan infrastruktur fisik yang masif. Pusat data (data center) yang dianggap sebagai "jalan tol" baru yang menopang sektor pangan, energi, hingga pendidikan. Namun, industri ini sangat boros energi. Diperkirakan konsumsi listrik global untuk pusat data dan AI akan berkisar antara 620 hingga 1.050 TWh pada tahun 2026 (digitaledgedc.com, nov 2025). Sebagian besar pusat data terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek yang memiliki beban listrik grid sangat tinggi. Ketika tarif listrik naik, margin operasional perusahaan teknologi akan tergerus cepat. Pendekatan Green IT menjadi penting.
Masalah paling fundamental dalam narasi AI Indonesia 2026 bukanlah pada ketersediaan mesin, melainkan kesiapan manusia. Pemerintah menargetkan adopsi AI yang berpusat pada manusia (human-centric AI), namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya gap. Indonesia membutuhkan sekitar 9 hingga 12 juta talenta digital hingga tahun 2030, tetapi saat ini baru terpenuhi sekitar 25 persen dari target tersebut (komdigi).
Kesenjangan keterampilan (skill gap) ini menciptakan risiko ketimpangan sosial yang baru. Jika tidak dimitigasi, adopsi AI hanya akan menguntungkan segelintir talenta elit yang sangat terampil, sementara pekerja tingkat menengah ke bawah berisiko terpinggirkan. Padahal, profil penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill labor) dengan fenomena peningkatan pengangguran terselubung—penduduk bekerja namun produktivitasnya rendah.
Pada November 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 85,35 juta orang (57,70 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang (42,30 persen). Sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 34,63 persen. Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 mencapai 10,81 persen. (rilis BPS, 5 Februari 2026).
Pemerintah melalui rilis Perpres yang mencakup Peta Jalan AI Nasional dan Pedoman Etika AI merespon terhadap kekhawatiran publik mengenai penyalahgunaan teknologi, bias algoritma, hingga kedaulatan digital bangsa. Integrasi AI dalam layanan publik, seperti kolaborasi Komdigi dengan BPJS Kesehatan, menjadi uji coba penting bagi efektivitas teknologi ini dalam meningkatkan standar hidup masyarakat luas.
Dibutuhkan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan transformasi digital. Pengurangan anggaran di kementerian strategis seperti Komdigi dalam RAPBN 2026, yang kini berada di bawah 5 persen dibandingkan anggaran fisik seperti PU, menjadi sinyal waspada. Tanpa bensin anggaran yang cukup, infrastruktur fisik yang kita bangun hanya akan menjadi "jalan tanpa arus informasi".
Ada tiga pilar strategi ke depan yang bisa ditawarkan. Pertama, memastikan AI tidak hanya digunakan oleh sektor keuangan, tetapi menyentuh UMKM dan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, bukan sekadar basis perakitan (assembly base). Kedua, memaksimalkan potensi EBT Indonesia (3.300 GW) untuk memasok kebutuhan pusat data agar operasional teknologi tetap berkelanjutan dan kompetitif secara biaya. Dan ketiga mempercepat pemenuhan talenta digital melalui jalur beasiswa dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri nyata, guna mencegah melebarnya jurang ketimpangan. Dengan mengelola transisi ini, kita bisa menjadi pencipta nilai yang mampu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan persoalan nyata rakyat, mulai dari ketahanan pangan hingga layanan kesehatan yang adil dan merata.**
*Penulis adalah Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat.
Editor : Hanif