Oleh: Ansel B. Molan*
“PROVINSI Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km2, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat luasnya 171.000 km2, APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Dedi Mulyadi, 3 bulan? Suruh Dedi Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo! Bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun, bangun Kalimantan Barat. Ayo! Kalau dia bisa, kucium lututnya!” Demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam arahannya mengenai penanganan jalan rusak saat menghadiri Musrenbang pada 9 April 2026 di Aula Kantor Bupati Sintang.
Pernyataan konfrontatif tersebut memuat tiga poin mendasar. Pertama, wilayah Kalimantan Barat sangat luas, sekitar empat kali luas wilayah Jawa Barat. Kedua, APBD Kalimantan Barat hanya sekitar Rp6 triliun atau tujuh hingga delapan kali lebih kecil dibandingkan APBD Jawa Barat. Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari kedua poin tersebut, progres pembangunan jalan di Kalimantan Barat mengalami kendala yang cukup signifikan dibandingkan dengan Jawa Barat.
Indikatornya terlihat jelas dari kondisi ruas jalan di Kalimantan Barat, baik jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, maupun jalan nasional atau Jalan Trans Kalimantan yang masih sangat bervariasi. Ruas jalan tersebut, khususnya Jalan Trans Kalimantan, belum sepenuhnya baik, tetapi juga tidak sepenuhnya buruk. Di beberapa titik, jalan masih sempit, berlubang, bergelombang, dan rawan tergenang banjir saat musim hujan. Namun, di titik lainnya, kondisi jalan sudah lebar, mulus, dan relatif baik untuk dilalui.
Jalan Trans Kalimantan atau Jalan Trans, sebagaimana disebut masyarakat Kalimantan Barat, merupakan jalur transportasi darat nasional yang menghubungkan lima provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam konteks wilayah Kalimantan Barat, Jalan Trans terbagi menjadi dua koridor utama. Di bagian timur, jalan ini membentang dari Pontianak–Tayan–Sanggau–Sekadau–Sintang–Putussibau yang kemudian terhubung ke wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, di bagian utara, jalan ini membentang dari Pontianak–Mempawah–Singkawang–Sambas hingga Aruk yang merupakan kawasan perbatasan dengan Malaysia. Mengingat Jalan Trans merupakan satu-satunya jalur darat strategis, jalur ini sangat ramai dan padat sehingga memiliki tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi.
Jalur Ekonomi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional mengenai klasifikasi produksi tanaman menurut provinsi dan jenis tanaman tahun 2024 yang menjadi data acuan tahun 2026, pada level regional Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat menempati posisi strategis dalam berbagai komoditas perkebunan.
Untuk komoditas kelapa sawit, Kalimantan Barat berada di urutan kedua dengan produksi 4.958,54 ribu ton setelah Kalimantan Tengah dengan 7.458,14 ribu ton. Untuk komoditas kelapa, Kalimantan Barat berada di urutan pertama dengan produksi 76,8 ribu ton, disusul Kalimantan Selatan dengan 24,01 ribu ton. Pada komoditas karet, Kalimantan Barat juga menempati urutan pertama dengan produksi 158,1 ribu ton, disusul Kalimantan Selatan dengan 127,96 ribu ton. Untuk komoditas kopi, Kalimantan Barat kembali berada di posisi pertama dengan produksi 2,98 ribu ton, sedangkan Kalimantan Selatan berada di urutan kedua dengan 0,89 ribu ton.
Sementara itu, untuk komoditas kakao, Kalimantan Barat berada di urutan keempat dengan produksi 0,60 ribu ton setelah Kalimantan Utara dengan 0,79 ribu ton dan Kalimantan Tengah dengan 1,61 ribu ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan di Kalimantan Barat merupakan sentrum produksi komoditas yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peran strategis ini menegaskan pentingnya Kalimantan Barat dalam menopang perekonomian nasional secara substansial.
Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Musrenbangnas RPJMN 2025–2029 pada 30 Desember 2025. Dalam kesempatan itu, presiden menegaskan bahwa komoditas kelapa sawit merupakan sektor kunci yang perlu terus dioptimalkan. Optimalisasi ini dipandang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki posisi yang sangat vital dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia.
Fakta bahwa distribusi komoditas tersebut umumnya melalui Jalan Trans menjadikan jalur ini layak disebut sebagai jalur ekonomi. Penamaan tersebut mengindikasikan tingginya intensitas lalu lintas kendaraan di ruas ini karena tidak ada alternatif jalur darat lainnya. Jalan Trans merupakan satu-satunya jalur darat publik di wilayah ini. Oleh karena itu, berbagai jenis kendaraan perusahaan, baik ringan maupun berat, melintasi ruas jalan ini secara terus-menerus.
Kendaraan tersebut mencakup kendaraan operasional, logistik, hingga kendaraan proyek dengan berbagai fungsi. Untuk memenuhi target operasional dan omzet, kendaraan-kendaraan itu sering melaju dengan kecepatan relatif tinggi. Akibatnya, ruas jalan ini menjadi sangat ramai, padat, sekaligus memiliki tingkat risiko kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi bagi seluruh penggunanya.
Jalur Maut
Inferensi pada subtopik ini merujuk pada beberapa gagasan dalam uraian sebelumnya. Pertama, kondisi Jalan Trans yang bervariasi, seperti sempit, berlubang, bergelombang, atau rusak. Kedua, mobilitas kendaraan perusahaan yang ramai dan padat dengan kecepatan relatif tinggi. Ketiga, tidak adanya jalur darat alternatif bagi masyarakat sipil yang bepergian sehingga seluruh kendaraan dengan berbagai tujuan terkonsentrasi di jalur ini. Kombinasi kausalitas dari ketiga faktor tersebut berakibat pada meningkatnya potensi bahaya sehingga risiko kecelakaan lalu lintas menjadi sangat tinggi, terutama bagi pengguna jalan atau pengendara yang lalai.
Berdasarkan laporan sejumlah media yang terpublikasi, belum termasuk yang tidak terpublikasi, jumlah kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Trans selama periode Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak lima kejadian. Jumlah ini juga belum mencakup peristiwa sepanjang 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya.
Peristiwa tersebut antara lain disebutkan dalam beberapa artikel media cetak. Pada Januari 2026, kecelakaan antara sepeda motor dan truk di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, menyebabkan satu orang meninggal dunia. Memasuki April 2026, beberapa kecelakaan terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Pada 5 April, bus Damrirute Sintang–Pontianak mengalami kecelakaan tunggal di Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, yang menyebabkan satu penumpang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka.
Sehari kemudian, 6 April, kecelakaan antara sepeda motor dan dump truk terjadi di Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Selanjutnya, pada 8 April, kecelakaan kembali terjadi antara sepeda motor dan truk di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Masih pada bulan yang sama, kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, dan mengakibatkan satu keluarga mengalami luka-luka.
Perlunya Jalur Alternatif
Apa yang diperlukan sekarang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur ini tanpa mengurangi peran strategisnya sebagai jalur ekonomi penopang pembangunan nasional? Selain edukasi berkala mengenai disiplin keselamatan berkendara, perlu dilakukan perbaikan atau pelebaran jalan pada titik-titik rawan, serta diversifikasi jalur dengan menambah atau menyediakan jalur alternatif seperti kereta api dan/atau jalan tol.
Meskipun merupakan proyek kompleks yang memerlukan perencanaan matang serta berbagai pertimbangan mendalam, diversifikasi jalur tetap menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat peran strategis Kalimantan Barat dalam pembangunan ekonomi nasional, sudah saatnya wilayah ini memiliki jalur darat alternatif yang memadai.**
*Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
Editor : Hanif