Oleh: Bobby Ciputra
Siapa sebenarnya yang mengatur dunia hari ini: negara atau pasar? Atau hanya segelintir orang di balik layar? Ketegangan antara Amerika Serikat dan China kini tampak semakin diredam melalui kalkulasi transaksional.
Pada Kamis, 15 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing. Ini merupakan kunjungan presiden AS ke China yang pertama dalam hampir satu dekade.
Namun, kunjungan kali ini tidak terlihat sekadar sebagai diplomasi antarnegara. Pertemuan tersebut justru menyerupai rapat direksi global. Trump tampak sengaja mengaburkan batas tegas antara otoritas negara dan penetrasi kekuatan korporasi swasta. Hal ini menandai pergeseran paradigma menuju diplomasi bisnis yang agresif, di mana kepentingan korporasi dijadikan instrumen diplomasi.
Trump membawa rombongan besar CEO korporasi paling berpengaruh di Amerika Serikat. Mereka terbagi dalam dua sektor utama, yakni teknologi dan keuangan.
Dari sektor teknologi hadir Elon Musk (Tesla & SpaceX), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Kelly Ortberg (Boeing), Cristiano Amon (Qualcomm), Sanjay Mehrotra (Micron Technology), Jim Anderson (Coherent), Jacob Thaysen (Illumina), dan H. Lawrence Culp Jr. (GE Aerospace).
Sementara dari sektor keuangan hadir Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), David Solomon (Goldman Sachs), Jane Fraser (Citigroup), Ryan McInerney (Visa), dan Michael Miebach (Mastercard).
Pesannya cukup jelas. Trump memanfaatkan daya tawar korporasi ini sebagai tameng sekaligus alat tekan dalam negosiasi bilateral. Diplomasi kini tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh negara. Korporasi menjadi instrumen politik luar negeri.
Seluruh raksasa teknologi, keuangan, dan industri yang dibawanya memiliki kepentingan besar di China. Mereka berkepentingan langsung terhadap rantai pasok, manufaktur, investasi, hingga pembatasan cip kecerdasan buatan (AI). Trump tampaknya sedang membangun model baru: negara dan pasar bergerak bersamaan.
Scott Bessent, Sang Arsitek Diplomasi Korporat
Presiden Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang tidak bergantung pada satu penasihat tunggal. Lingkaran pengaruhnya terdiri atas individu dengan agenda dan kepentingan beragam.
Dalam kunjungan ke Beijing ini, Trump juga didampingi sejumlah pejabat Gedung Putih, antara lain Marco Rubio (Menteri Luar Negeri), Pete Hegseth (Menteri Pertahanan), Jamieson Greer (USTR), Scott Bessent (Menteri Keuangan), Stephen Miller (Deputy Chief of Staff for Policy), dan Robert Gabriel (Deputy National Security Advisor).
Di antara lingkar pengaruh tersebut, Scott Bessent tampak menjadi figur paling menonjol dalam memfasilitasi jalur ekonomi menuju Beijing.
Bessent adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat, sosok yang jarang disebut tetapi memiliki pengaruh besar. Ia muncul sebagai salah satu pengatur jalur ekonomi paling penting dalam pemerintahan Trump.
Sejak akhir 2025, Bessent disebut telah membangun jalur komunikasi awal dengan pihak China, khususnya Wakil Perdana Menteri He Lifeng. Mereka merancang kerangka kesepakatan yang saling menguntungkan terkait tarif, AI, rare earth, Taiwan, hingga Iran. Pertemuan pendahuluan di Seoul, sebelum Bessent bergabung dengan delegasi Trump di Beijing, semakin menegaskan perannya sebagai pengatur utama agenda ekonomi dan perdagangan.
Bessent mengambil posisi terdepan dalam urusan China dengan pendekatan yang menekankan “stabilitas dan keseimbangan” antara dua ekonomi terbesar dunia. Menariknya, isu China tampaknya tidak melibatkan Steve Witkoff maupun Jared Kushner yang biasanya dominan dalam isu Gaza, Ukraina, dan Iran. Beijing tampak menjadi domain Bessent, figur yang bertanggung jawab atas negosiasi ekonomi dan perdagangan langsung dengan China.
Bessent juga dikenal sebagai mantan tangan kanan George Soros. Melalui Soros Fund Management (SFM), pada 1992 ia terlibat dalam strategi yang memicu krisis “Black Wednesday”, yakni pelemahan pound sterling Inggris terhadap dolar AS. Pada 2013, ia juga dikaitkan dengan strategi pelemahan yen Jepang terhadap dolar AS.
Pencapaiannya bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga kemampuan membaca perubahan tren makroekonomi global, mulai dari pergerakan mata uang, obligasi, hingga pasar komoditas.
Kedaulatan Negara di Persimpangan Pasar
Pertemuan Trump-Xi di Beijing memberi pelajaran sederhana namun mengganggu. Ini bukan sekadar diplomasi kepala negara, melainkan cermin bagaimana tatanan dunia baru bekerja.
Trump tampaknya membaca perubahan zaman lebih cepat dibanding banyak pemimpin lain. Ia memahami bahwa pengaruh dunia modern tidak lagi sepenuhnya berada di ruang parlemen, kementerian, atau markas militer. Sebagian kekuatan kini berpindah ke ruang direksi korporasi global.
Delegasi CEO yang dibawanya adalah instrumen strategis. Mereka membawa kepentingan, jaringan, pasar, teknologi, dan daya tekan ekonomi yang dalam banyak situasi bahkan lebih cepat bekerja dibanding diplomasi formal.
Model diplomasi baru ini memang menjanjikan stabilitas ekonomi dan akses pasar global bagi korporasi. Namun, model tersebut juga membawa konsekuensi berupa pengikisan transparansi, subordinasi nilai strategis terhadap kepentingan komersial, serta melemahnya mekanisme demokrasi dalam pengawasan kebijakan luar negeri.
Ketika Scott Bessent yang memiliki jejaring kuat di pasar modal memainkan peran sentral, terlihat bagaimana instrumen kebijakan ekonomi digunakan sebagai alat geopolitik, bukan hanya untuk mengelola hubungan bilateral, tetapi juga memulihkan keseimbangan politik domestik.
Bagi negara-negara Global South, implikasinya sangat nyata. Indonesia menjadi salah satu contoh paling relevan. Sebagai eksportir nikel terbesar dunia—komoditas penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi AI—Indonesia berada di persimpangan kepentingan Amerika Serikat dan China.
Ketika Trump dan Xi bernegosiasi soal rare earth dan rantai pasok teknologi di Beijing, arah kebijakan hilirisasi mineral Indonesia secara tidak langsung ikut dipertaruhkan di meja yang sama, tanpa kursi bagi Jakarta.
Ruang manuver negara-negara seperti Indonesia pun semakin sempit. Perjanjian dagang dan akses teknologi kini dapat dipertukarkan dengan konsesi strategis antardua kekuatan besar tanpa transparansi dan tanpa mekanisme konsultasi bagi pihak ketiga yang terdampak.
Ini bukan sekadar ketidakadilan struktural, melainkan alarm. Negara-negara Global South, termasuk Indonesia, perlu memperkuat kedaulatan ekonominya melalui diversifikasi mitra strategis, membangun kebijakan industri nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal, serta secara aktif menuntut peran dalam forum-forum penentu aturan ekonomi global.
Memulihkan keseimbangan antara negara dan pasar bukan sekadar perdebatan akademis. Ini adalah kebutuhan mendesak demi menjaga masa depan kedaulatan dan membangun tatanan dunia yang tidak hanya baru, tetapi juga adil. (**)
*) Penulis adalah Ketua AMSI (Angkatan Muda Sosialis Indonesia)
Editor : Hanif