Oleh: Syamsul Kurniawan*
PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menarik bukan semata karena apa yang dikatakannya, melainkan karena cara ia berusaha membangun makna bersama di tengah situasi global yang semakin tidak menentu. Pidato itu hadir ketika dunia sedang bergerak ke arah yang paradoksal. Teknologi semakin canggih, tetapi rasa aman semakin menipis. Keterhubungan semakin luas, tetapi kepercayaan antarkelompok justru semakin rapuh.
Di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus membayangi stabilitas internasional. Ancaman terhadap Selat Hormuz tidak lagi dipandang sebagai persoalan regional semata, melainkan ancaman terhadap arus energi global. Setiap ledakan di kawasan itu dapat beresonansi hingga ke pasar-pasar Asia, termasuk Indonesia.
Pada saat yang sama, dunia juga menghadapi persoalan lain yang lebih senyap namun tidak kalah menentukan. Dominasi rantai pasok mineral kritis oleh China telah mengubah peta persaingan global. Negara-negara besar tidak lagi hanya berebut wilayah, melainkan berebut kendali atas sumber daya yang menjadi fondasi teknologi masa depan.
Dalam konteks seperti itulah pidato Prabowo perlu dibaca. Ia tidak sekadar mengulang kembali narasi normatif tentang Pancasila. Ia berusaha menempatkan Pancasila sebagai instrumen pembacaan realitas sekaligus pedoman tindakan dalam menghadapi ketidakpastian global.
Dari perspektif etnometodologi Alain Coulon (1995), pidato tersebut dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berupaya menciptakan keteraturan makna. Coulon mengingatkan bahwa tatanan sosial bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Ia terus-menerus diproduksi melalui tindakan, bahasa, dan interaksi para anggota masyarakat.
Karena itu, ketika Prabowo menyebut Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, pernyataan tersebut bukan hanya sebuah deskripsi. Ia merupakan tindakan sosial yang sedang membangun kenyataan bersama. Dalam bahasa etnometodologi, pidato itu adalah bagian dari proses penciptaan keteraturan sosial.
Konsep pertama yang relevan adalah practice and accomplishment. Menurut Coulon, kehidupan sosial merupakan hasil dari pencapaian yang terus-menerus diproduksi oleh tindakan manusia. Bangsa Indonesia tidak otomatis menjadi satu hanya karena memiliki konstitusi atau wilayah yang sama.
Keindonesiaan harus terus dipraktikkan. Ia hadir dalam bahasa yang digunakan, dalam cara masyarakat menyelesaikan konflik, dan dalam kesediaan menerima perbedaan sebagai kenyataan bersama. Ketika Presiden mengingatkan bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan ratusan budaya, ia sedang mengingatkan bahwa persatuan adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Konsep kedua adalah indeksikalitas. Dalam etnometodologi, makna suatu pernyataan selalu bergantung pada konteks. Kata "Pancasila" pada tahun 1945 tentu berbeda konteksnya dengan kata yang sama pada tahun 2026.
Di masa kemerdekaan, Pancasila adalah alat untuk menyatukan bangsa yang baru lahir. Hari ini, Pancasila berbicara kepada dunia yang sedang dilanda perang dagang, konflik energi, dan kompetisi teknologi. Maknanya tetap sama, tetapi konteks penggunaannya berubah.
Karena itu, ketika Prabowo berbicara mengenai transformasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila, ia sebenarnya sedang melakukan penyesuaian makna terhadap tantangan zaman. Pancasila tidak lagi cukup dipahami sebagai dokumen politik. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang mampu menjawab ketimpangan dan ketergantungan.
Konsep ketiga adalah refleksivitas. Menurut Coulon, setiap tindakan sosial sekaligus menjadi penjelasan atas tindakan itu sendiri. Dalam pidatonya, Presiden tidak hanya mengumumkan arah kebijakan, tetapi juga menjelaskan mengapa arah tersebut dipilih.
Ia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Ia juga mengakui bahwa nilai tambah dari sumber daya nasional terlalu lama dinikmati di luar negeri. Pengakuan ini menjadi legitimasi bagi agenda transformasi ekonomi yang ingin dijalankan.
Di sini tampak bahwa pidato tersebut berfungsi sebagai mekanisme refleksif. Pemerintah menjelaskan tindakannya, sekaligus menciptakan dasar moral agar tindakan itu dapat diterima masyarakat. Dalam istilah Coulon, tindakan dan penjelasan bertemu dalam satu proses sosial yang sama.
Konsep berikutnya adalah akuntabilitas. Dunia sosial, kata Coulon, selalu menuntut alasan yang dapat dipahami bersama. Setiap tindakan harus tampak masuk akal bagi anggota masyarakat.
Ketika Presiden berbicara mengenai hilirisasi, kemandirian ekonomi, dan penguasaan nilai tambah sumber daya alam, ia sedang berusaha membuat kebijakan negara dapat dipahami sebagai sesuatu yang rasional. Bukan sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan nasional yang memiliki dasar logis.
Akuntabilitas ini menjadi semakin penting karena Indonesia sedang berada dalam lingkungan internasional yang tidak stabil. Ketika harga energi bergejolak dan nilai tukar rupiah menghadapi tekanan, masyarakat membutuhkan penjelasan yang masuk akal mengenai arah kebijakan negara.
Konsep terakhir adalah notion of member. Menurut Coulon, anggota suatu komunitas bukan hanya mereka yang memiliki status formal, melainkan mereka yang memahami bahasa dan aturan tidak tertulis yang hidup dalam komunitas tersebut.
Dalam pidato ini, Prabowo berusaha menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai "anggota" dalam proyek besar transformasi nasional. Pancasila menjadi bahasa bersama yang diharapkan dapat dipahami oleh semua kelompok, terlepas dari latar belakang politik, etnis, maupun agama.
Usia yang Tidak Muda
Delapan puluh satu tahun bukan usia yang muda bagi sebuah ideologi negara. Dalam rentang waktu itu, Pancasila telah melewati revolusi, pemberontakan, pergantian rezim, krisis ekonomi, reformasi politik, hingga gelombang digitalisasi yang mengubah wajah masyarakat secara radikal.
Namun usia panjang tidak selalu identik dengan kedewasaan. Sebuah ideologi dapat menjadi tua secara umur, tetapi dangkal dalam penghayatan. Ia dapat sering disebut, tetapi jarang dipraktikkan.
Karena itu menarik ketika pidato Prabowo tidak berhenti pada glorifikasi sejarah. Ia berusaha menggeser percakapan dari penghormatan simbolik menuju pertanyaan yang lebih substantif. Apakah Pancasila sungguh hadir dalam sistem ekonomi kita?
Pertanyaan itu penting karena tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi mempertahankan kemerdekaan politik. Tantangannya adalah memastikan kemerdekaan ekonomi mampu dirasakan oleh rakyat secara nyata.
Di sinilah perspektif William Glasser (1998) memberikan lapisan analisis yang menarik. Choice Theory menjelaskan bahwa manusia bertindak untuk memenuhi lima kebutuhan dasar: bertahan hidup, cinta dan rasa memiliki, kekuasaan atau penghargaan diri, kebebasan, dan kesenangan.
Jika diterapkan pada kehidupan berbangsa, kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan pangan, energi, pekerjaan, dan keamanan ekonomi. Ketika Presiden berbicara tentang swasembada pangan dan pengelolaan sumber daya nasional, ia sebenarnya sedang berbicara mengenai kebutuhan survival bangsa.
Kebutuhan love and belonging muncul dalam gagasan persatuan nasional. Sebuah bangsa yang terpecah akan kesulitan membangun solidaritas sosial. Karena itu, narasi mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dapat dibaca sebagai upaya memenuhi kebutuhan kolektif untuk merasa menjadi bagian dari komunitas nasional yang sama.
Kebutuhan power tampak dalam dorongan untuk menguasai nilai tambah ekonomi. Sebuah bangsa yang hanya mengekspor bahan mentah cenderung kehilangan posisi tawar. Sebaliknya, bangsa yang menguasai teknologi dan industri memperoleh harga diri kolektif yang lebih kuat.
Kebutuhan freedom terlihat dalam politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak ingin menjadi satelit salah satu kekuatan dunia. Kebebasan memilih jalan sendiri merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan otonomi pada level negara.
Sementara itu, konsep quality world Glasser membantu menjelaskan mengapa Pancasila terus dipertahankan sebagai referensi utama. Dalam imajinasi kolektif bangsa Indonesia, Pancasila merupakan bagian dari "dunia berkualitas" yang berisi gambaran ideal mengenai masyarakat yang adil, makmur, dan damai.
Tantangannya adalah bagaimana gambaran ideal itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Glasser menegaskan bahwa perubahan tidak terjadi melalui perasaan semata. Perubahan dimulai dari cara berpikir dan cara bertindak.
Karena itu, pidato Prabowo pada dasarnya merupakan ajakan untuk mengubah perilaku kolektif bangsa. Dari ketergantungan menuju kemandirian. Dari konsumsi menuju produksi. Dari posisi penonton menuju pelaku utama dalam ekonomi global.
Di tengah ancaman konflik AS-Iran, ketidakpastian pasar energi, dan persaingan sumber daya strategis dunia, pesan ini menjadi semakin relevan. Indonesia tidak dapat mengendalikan keputusan Washington, Teheran, Beijing, atau Moskow. Namun Indonesia dapat mengendalikan pilihan-pilihannya sendiri.
Di sinilah titik temu antara Alain Coulon dan William Glasser. Coulon menunjukkan bahwa tatanan sosial dibangun melalui praktik-praktik sehari-hari. Glasser menunjukkan bahwa praktik tersebut lahir dari pilihan yang dibuat secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Bagi Indonesia, Pancasila tidak akan menjadi kekuatan hanya karena tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia menjadi kekuatan ketika dipilih secara sadar sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam menghadapi dunia yang semakin tidak pasti.
Bagi umat Islam Indonesia, yang masih merupakan mayoritas penduduk bangsa ini, tanggung jawab tersebut menjadi semakin besar. Mayoritas bukan sekadar soal jumlah. Mayoritas adalah kemampuan memberi teladan, menjaga kohesi sosial, dan memastikan bahwa kekuatan demografis berubah menjadi kekuatan moral.
Ketika dunia terbelah oleh rivalitas geopolitik dan sentimen identitas, umat Islam Indonesia memiliki kesempatan menunjukkan bahwa keislaman dan kebangsaan bukan dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam ruang yang sama, sebagaimana telah dirumuskan para pendiri bangsa.
Mungkin itulah pesan terdalam yang dapat dibaca dari pidato tersebut. Bahwa di tengah dunia yang retak, Indonesia tidak sedang mencari jalan untuk menjadi negara paling kuat. Indonesia sedang berusaha menjadi bangsa yang tetap utuh. Dan dalam sejarah, sering kali kemampuan untuk tetap utuh jauh lebih sulit daripada sekadar menjadi kuat.**
*Penulis adalah dosen di IAIN Pontianak.
Editor : Hanif