Oleh: Aji Prakoso, S.Tr.Stat.*
DALAM dongeng Beauty and the Beast, kutukan “Si Buruk Rupa” patah bukan karena sihir semata, melainkan karena ada ketulusan yang mau melihat melampaui tampilan fisik. Di panggung ekonomi kita hari ini, kisah serupa seolah dipentaskan kembali. Bedanya, “si buruk rupa” itu adalah wajah-wajah informalitas baru yang luput dari perhatian karena beroperasi di balik dinding rumah hunian. Sementara “si cantik” adalah angka statistik makro yang tersaji molek dalam laporan pertumbuhan ekonomi. Di antara keduanya, terdapat kelompok pekerja yang tercatat sebagai pelaku usaha mandiri, tetapi dalam keseharian bekerja layaknya buruh bagi usahanya sendiri. Mereka inilah yang dapat kita sebut sebagai “Si Buruh Rupa.”
Redefinisi Buruh di Ruang Domestik
Selama ini kita sering terjebak dalam sekat kaku bahwa sektor informal hanyalah lapak-lapak kaki lima yang mencolok di trotoar jalan raya. Padahal, jika kita menilik lebih dekat ke gang-gang pemukiman di perkotaan hingga wilayah pedesaan, sektor informal telah bergeser ke dalam ruang domestik rumah tangga. Hari ini, Si Buruh Rupa bisa berupa produsen rumahan yang mengukus adonan bakso sejak dini hari, atau pemuda yang menghabiskan waktu mengedit video sebagai content creator lepas dari kamarnya sendiri.
Mereka semua adalah direktur yang meriset tren pasar sejak subuh, manajer produksi yang mengemas paket atau menyiapkan bahan baku, sekaligus kuli angkut dan admin yang bekerja hingga larut malam. Secara statistik mereka mungkin dianggap "pengusaha mandiri" karena memegang kendali atas modal kecilnya. Namun secara nyata, mereka adalah buruh bagi dirinya sendiri—diperbudak oleh algoritma, fluktuasi harga, dan jam kerja yang tak mengenal batas tanpa adanya jaminan upah minimum maupun jaring pengaman kesehatan yang resmi.
Membaca Rupa dalam Angka Terbaru
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menjadi cermin yang jernih bagi realitas di Kalimantan Barat. Di tengah terbatasnya penyerapan tenaga kerja formal, sektor informal nyatanya masih menjadi panggung utama sekaligus katup pengaman dunia kerja kita.
Tidak main-main, sebanyak 1,70 juta orang atau sekitar 58,51 persen penduduk yang bekerja di Kalbar menggantungkan hidupnya pada kegiatan informal. Angka ini menegaskan adanya involuntary informal-informalitas yang terpaksa akibat sempitnya opsi sektor formal, sehingga masyarakat menciptakan berbagai pekerjaan mandiri demi bertahan hidup.
Di balik angka Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar yang tampak jinak di kisaran 4,57 persen, statistik menyimpan cerita lain yang lebih getir. Penurunan pengangguran itu nyatanya tidak linier dengan lonjakan kesejahteraan, karena serapan kerja justru menumpuk di katup penyelamat yang rapuh: tingkat setengah pengangguran yang merayap naik menjadi 9,07 persen dan pekerja paruh waktu yang mendominasi di angka 27,63 persen.
Kelompok ini adalah para pekerja tidak tetap yang jam kerjanya serba tanggung dan fluktuatif. Bagi mereka, status "bekerja" nyatanya hanyalah sekadar tameng agar tidak tercatat sebagai penganggur terbuka di lembar statistik. Pada realitas lapangan, minimnya jam kerja harian berbanding lurus dengan pendapatan yang serba pas-pasan, tidak menentu, serta jauh dari kata cukup untuk membangun jaring pengaman ekonomi keluarga. Pendapatan harian yang fluktuatif ini sering kali habis tak bersisa hanya untuk menutup biaya kebutuhan pokok dapur hari itu juga.
Gejolak Rupiah Menembus Dapur Rumah
Kerentanan ekonomi kelompok ini kian diuji oleh situasi makroekonomi terkini. Saat para pembuat kebijakan mencemaskan pelemahan nilai tukar rupiah di layar monitor, dampaknya merembes langsung ke dapur usaha rumahan dalam bentuk kenaikan harga bahan baku eceran—seperti kedelai untuk pengrajin tempe atau tepung terigu bagi industri kue. Tanpa kemewahan melakukan hedging (lindung nilai), menaikkan harga jual berarti risiko instan kehilangan pelanggan.
Guna menyiasati margin yang menciut, mereka melakukan eksploitasi diri (self-exploitation): memotong pos "upah" sendiri dan memangkas waktu istirahat agar usaha tidak gulung tikar. Mereka menjadi katup pengaman nasional yang menanggung risiko makro secara mikro di pundak sendiri, meskipun kontribusinya tidak kasat mata secara fisik.
Sensus Ekonomi 2026: Memecah Titik Buta Statistik
Di sinilah letak urgensi struktural momentum Sensus Ekonomi (SE) 2026. Karakteristik utama dari gurita ekonomi informal hari ini adalah mereka beroperasi sebagai "toko tanpa plang" di ruang kemandirian domestik. Jika instrumen pendataan negara hanya menyisir kawasan komersial, pasar tradisional, atau industri besar, maka gelombang ekonomi rumahan ini akan menjadi blind spot terbesar dalam akuntansi ekonomi nasional. SE2026 harus berani masuk ke wilayah shadow economy melalui metode pendaftaran dari rumah ke rumah (door-to-door).
Bagi Kalimantan Barat dengan bentang wilayah yang luas, pendataan ini adalah kunci keadilan kebijakan. Tanpa peta data karakteristik modal dan rantai pasok yang digali langsung dari pintu ke pintu, kebijakan jaring pengaman sosial dan bantuan modal bagi pekerja informal selamanya akan salah sasaran.
Memberi Wajah pada Angka
Pada akhirnya, statistik tidak boleh berhenti sebagai ornamen laporan tahunan atau komoditas rilis rutin. Di balik upah pekerja formal yang tercatat rapi dalam slip gaji, terdapat jutaan "Buruh Rupa" yang pendapatannya tidak berpagar jaminan upah minimum, namun keberaniannya menopang urat nadi ekonomi domestik.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi negara untuk hadir dan memberikan "wajah" pada rantai ekonomi yang selama ini tak kasat mata. Sebab dalam dongeng Beauty and the Beast, kutukan baru patah ketika ada yang mau benar-benar melihat. Di dunia nyata, yang mau melihat itu bukan pangeran, melainkan data yang jujur dan kebijakan yang lahir darinya.**
*Penulis adalah statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang dan tulisan ini merupakan pendapat pribadi.
Editor : Hanif