Oleh : T.H. Hari Sucahyo*
Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengundang perdebatan dalam cara publik memandang perjalanan luar negeri seorang presiden. Di satu sisi, diplomasi memang tidak bisa dijalankan hanya dari balik meja. Seorang kepala negara perlu hadir, bertemu, bernegosiasi, membangun hubungan personal dengan pemimpin negara lain, dan menunjukkan posisi negaranya dalam percaturan global.
Di sisi lain, ketika frekuensi kunjungan luar negeri terasa sangat tinggi dalam waktu yang relatif singkat, pertanyaan mengenai efektivitas, prioritas, dan manfaat konkret bagi masyarakat menjadi sesuatu yang wajar untuk diajukan. Perdebatan inilah yang muncul menyusul sorotan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang tercatat melakukan sejumlah kunjungan luar negeri sejak dilantik.
Kunjungan terbaru ke Prancis kembali memunculkan diskusi publik mengenai seberapa besar dampak dari aktivitas diplomasi yang dilakukan, terutama ketika perjalanan tersebut merupakan kunjungan yang kesekian kalinya ke negara yang sama dalam rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal semakin memperkuat perhatian publik terhadap isu ini.
Pada dasarnya, kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri bukanlah kritik terhadap diplomasi itu sendiri. Hampir tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia membutuhkan hubungan internasional yang kuat. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam perdagangan, investasi, pertahanan, transisi energi, hingga kerja sama teknologi.
Semua agenda tersebut membutuhkan komunikasi intensif dengan berbagai negara mitra. Dalam konteks ini, kunjungan luar negeri merupakan instrumen yang sah dan sering kali diperlukan. Masalahnya bukan terletak pada keberangkatan seorang presiden ke luar negeri, melainkan pada persepsi mengenai hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
Publik pada akhirnya akan menilai apakah perjalanan tersebut menghasilkan investasi baru, membuka pasar ekspor, memperkuat posisi Indonesia dalam isu geopolitik, atau menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan secara nyata. Jika hasil-hasil itu terlihat jelas dan terukur, maka frekuensi kunjungan yang tinggi kemungkinan besar tidak akan menjadi persoalan serius.
Sebaliknya, ketika manfaatnya tidak mudah dipahami masyarakat, ruang kritik akan semakin terbuka. Kritik seperti yang disampaikan Dino Patti Djalal sesungguhnya dapat dibaca sebagai pengingat bahwa diplomasi modern tidak hanya soal aktivitas, tetapi juga soal efektivitas. Di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak lagi sekadar melihat seorang pemimpin aktif bepergian ke berbagai negara.
Publik ingin mengetahui capaian konkret dari setiap perjalanan tersebut. Berapa nilai investasi yang berhasil diamankan? Kerja sama apa yang disepakati? Berapa banyak lapangan kerja yang berpotensi tercipta? Apa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini semakin relevan ketika kondisi ekonomi domestik masih menghadapi berbagai tantangan.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang menjadi perhatian masyarakat, persoalan lapangan kerja yang masih terus dibenahi, serta tuntutan pembangunan di berbagai daerah, setiap penggunaan anggaran negara akan selalu berada di bawah pengawasan publik. Karena itu, pembahasan mengenai biaya perjalanan dinas presiden bukan semata-mata persoalan angka, melainkan juga soal sensitivitas terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.
Rakyat cenderung lebih mudah menerima pengeluaran negara apabila mereka melihat adanya hubungan yang jelas antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Kendati demikian, melihat isu ini secara adil juga penting. Diplomasi sering kali bekerja dalam jangka panjang dan hasilnya tidak selalu dapat diukur secara instan. Ada investasi yang baru terealisasi bertahun-tahun setelah sebuah pertemuan berlangsung.
Ada pula kerja sama strategis yang membutuhkan proses panjang sebelum menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Dalam banyak kasus, hubungan personal antarpemimpin negara justru menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan negosiasi di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak semua hasil kunjungan luar negeri bisa langsung diterjemahkan dalam bentuk angka yang mudah dipresentasikan kepada publik.
Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu menjelaskan nilai strategis dari setiap kunjungan tersebut. Transparansi menjadi kata kunci. Ketika masyarakat memahami tujuan, agenda, dan hasil yang ingin dicapai dari sebuah perjalanan, maka ruang spekulasi akan semakin kecil. Sebaliknya, jika komunikasi publik tidak berjalan optimal, maka kunjungan yang sebenarnya memiliki nilai strategis pun berisiko dipersepsikan sekadar sebagai aktivitas seremonial.
Sorotan terhadap kunjungan ke Prancis menjadi contoh bagaimana persepsi publik dapat terbentuk. Ketika sebuah negara dikunjungi berulang kali dalam waktu yang relatif berdekatan, masyarakat tentu ingin mengetahui alasan strategis di baliknya. Apakah terdapat proyek pertahanan yang sedang dinegosiasikan? Apakah ada kerja sama investasi besar yang sedang dimatangkan? Ataukah ada agenda geopolitik tertentu yang menuntut komunikasi intensif?
Penjelasan yang komprehensif mengenai hal-hal semacam ini akan membantu publik memahami konteks yang lebih luas. Di sisi lain, kritik terhadap frekuensi perjalanan luar negeri juga tidak boleh jatuh pada simplifikasi bahwa seorang presiden seharusnya lebih banyak berada di dalam negeri daripada di luar negeri. Dunia saat ini semakin saling terhubung. Banyak keputusan yang memengaruhi ekonomi nasional justru dibahas dalam forum internasional.
Persaingan investasi, rantai pasok global, keamanan kawasan, hingga isu perubahan iklim merupakan contoh persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan domestik. Kehadiran langsung seorang kepala negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia. Karena itu, perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo seharusnya tidak berhenti pada soal jumlah perjalanan.
Yang lebih penting adalah kualitas dan hasil dari perjalanan tersebut. Banyak atau sedikitnya kunjungan bukanlah ukuran utama keberhasilan diplomasi. Yang menjadi ukuran adalah sejauh mana kunjungan tersebut mampu menghasilkan keuntungan strategis bagi Indonesia. Kritik yang muncul dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Seorang presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan diplomasi sesuai visi dan strategi yang diyakininya.
Masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, terutama ketika berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat memang seharusnya berjalan dalam ruang dialog yang terbuka, di mana kebijakan dapat dikritisi tanpa harus dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap tujuan yang ingin dicapai.
Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah pertentangan antara pihak yang mendukung dan mengkritik kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Yang lebih diperlukan adalah evaluasi yang objektif berbasis hasil. Jika diplomasi yang aktif mampu menghadirkan investasi, memperkuat ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, dan mengangkat posisi Indonesia di panggung dunia, maka frekuensi perjalanan yang tinggi akan menemukan justifikasinya sendiri.
Tetapi, jika manfaatnya tidak terlihat jelas, pertanyaan publik akan terus bermunculan dan kritik semacam yang disampaikan Dino Patti Djalal akan semakin memperoleh resonansi. Demokrasi pada akhirnya tidak meminta seorang pemimpin untuk berhenti melakukan diplomasi. Demokrasi hanya meminta agar setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memberi mandat.
Dan dalam kasus kunjungan luar negeri yang terus menjadi sorotan, akuntabilitas itulah yang akan menentukan apakah publik melihatnya sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa atau sekadar aktivitas yang sibuk tetapi belum tentu efektif.**
*Penulis adalah pegiat di Cross-Diciplinary Discussion Group “Sapientiae”.
Editor : Hanif