Oleh: Syamsul Kurniawan*
Morgan Housel dalam The Psychology of Money (2020) mengajukan sebuah gagasan sederhana tetapi penting. Menurutnya, kesuksesan finansial tidak semata ditentukan oleh kecerdasan atau kemampuan menghitung angka.
Keputusan manusia terkait uang lebih sering dipengaruhi oleh psikologi daripada logika. Emosi, pengalaman hidup, ketakutan, keserakahan, dan kebutuhan akan pengakuan sering kali menjadi faktor yang jauh lebih dominan. Karena itu, perilaku finansial tidak pernah benar-benar netral. Uang selalu berkaitan dengan cara manusia memandang dirinya sendiri dan posisinya di tengah masyarakat.
Dalam banyak kasus, orang tidak mengejar uang semata-mata karena membutuhkan uang. Mereka mengejar apa yang diyakini dapat diberikan oleh uang, seperti status, penghormatan, perhatian, dan rasa berharga. Fenomena tersebut semakin mudah diamati di era media sosial. Ruang digital telah menciptakan arena baru tempat manusia berlomba mendapatkan perhatian publik.
Perhatian kini memiliki nilai ekonomi. Semakin banyak penonton, semakin besar peluang memperoleh keuntungan finansial. Jumlah pengikut tidak lagi sekadar angka. Ia telah berubah menjadi simbol pengaruh dan kekuasaan sosial.
Dalam situasi seperti ini, banyak kreator konten berlomba menciptakan materi yang mampu menarik respons sebanyak mungkin. Tujuannya sederhana, yaitu menjadi viral. Namun sayangnya, tidak semua upaya mencari perhatian dilakukan dengan cara yang bermartabat. Sebagian memilih jalan pintas yang memanfaatkan kontroversi dan sensasi.
Salah satu bentuk yang semakin sering muncul adalah praktik memparodikan atau berpura-pura memiliki disabilitas demi memperoleh penonton, komentar, dan keuntungan ekonomi. Bagi sebagian pelaku, tindakan tersebut dianggap sekadar hiburan. Mereka beranggapan bahwa semua hal dapat dijadikan bahan lelucon selama mampu menarik perhatian audiens. Padahal, yang mereka tirukan bukanlah karakter fiktif. Yang dijadikan bahan hiburan adalah kondisi nyata yang dialami oleh jutaan penyandang disabilitas.
Di balik setiap keterbatasan fisik atau neurologis terdapat perjuangan yang panjang. Banyak penyandang disabilitas harus menghadapi stigma, diskriminasi, dan hambatan sosial setiap hari. Karena itu, menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan komedi bukan sekadar persoalan selera humor. Tindakan itu menyentuh persoalan martabat manusia.
Secara ekonomi, konten semacam ini mungkin menghasilkan keuntungan. Tayangan meningkat, pengikut bertambah, dan peluang mendapatkan sponsor menjadi lebih besar. Namun secara moral, keuntungan tersebut diperoleh melalui eksploitasi kelompok yang rentan. Di sinilah persoalan utamanya berada.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Pilihan yang dikembangkan oleh William Glasser. Menurut Glasser (1998), semua perilaku manusia merupakan hasil pilihan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Glasser menyebut adanya lima kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, serta kesenangan.
Ketika seseorang membuat konten yang mengeksploitasi disabilitas, kebutuhan yang sedang dikejar biasanya bukan kebutuhan bertahan hidup. Yang lebih dominan adalah kebutuhan akan pengakuan, pengaruh, popularitas, dan kesenangan yang diperoleh dari respons audiens. Setiap komentar, tanda suka, dan jumlah tayangan menciptakan sensasi penghargaan psikologis. Seseorang merasa dirinya diperhatikan dan dianggap penting. Masalahnya, kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pilihan yang merugikan orang lain. Pengakuan diri dibangun di atas penghinaan terhadap kelompok yang lebih rentan.
Glasser menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan perilakunya. Pilihan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi moral yang mengikutinya. Artinya, alasan bahwa sebuah konten dibuat hanya untuk bercanda tidak menghapus tanggung jawab etis pembuatnya. Di titik inilah kita memasuki persoalan yang lebih serius.
Dehumanisasi
Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk dehumanisasi yang berkembang di ruang digital. Dehumanisasi terjadi ketika manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat, melainkan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan. Dalam konteks media sosial, nilai seseorang sering kali diukur berdasarkan kemampuannya menghasilkan perhatian. Semakin besar perhatian yang dihasilkan, semakin tinggi nilai ekonominya. Akibatnya, manusia perlahan direduksi menjadi komoditas. Mereka tidak lagi dilihat sebagai subjek yang harus dihormati, tetapi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.
Penyandang disabilitas menjadi korban dari logika tersebut. Mereka diposisikan sebagai bahan baku konten yang dapat diolah menjadi hiburan. Ketika kondisi fisik atau neurologis seseorang dijadikan bahan lelucon, yang hilang bukan hanya empati. Yang hilang adalah pengakuan terhadap kemanusiaannya.
Ironisnya, banyak pelaku tidak menyadari bahwa mereka juga sedang terjebak dalam perangkap psikologis yang dijelaskan oleh Housel. Popularitas tidak pernah mengenal kata cukup. Ketika seseorang memperoleh seratus ribu pengikut, ia menginginkan satu juta. Ketika berhasil viral sekali, ia ingin viral berkali-kali.
Standar kepuasan terus bergerak. Tidak ada garis akhir yang benar-benar memuaskan. Akibatnya, sebagian orang mulai mengorbankan prinsip-prinsip moral demi mempertahankan perhatian publik. Sensasi dianggap lebih penting daripada integritas.
Housel (2020) menyebut bahwa kemampuan merasa cukup merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan finansial yang paling berharga. Tanpa kemampuan tersebut, manusia akan terus mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai.
Dalam konteks media sosial, ketidakmampuan merasa cukup dapat mendorong seseorang menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan eksistensinya. Padahal, ukuran keberhasilan tidak dapat direduksi menjadi jumlah penonton, pengikut, atau pendapatan. Kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada statistik digital.
Teori Pilihan mengingatkan bahwa manusia juga membutuhkan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi melalui hubungan yang sehat dan saling menghormati. Seseorang mungkin memperoleh uang dari konten yang merendahkan orang lain. Namun keuntungan tersebut tidak otomatis menghadirkan kualitas hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena itu, persoalan ableisme di media sosial bukan sekadar persoalan etika digital. Ia merupakan cermin dari cara masyarakat memandang manusia dan nilai kemanusiaan itu sendiri.
Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya apakah konten tersebut menghasilkan uang. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah keuntungan itu diperoleh dengan tetap menjaga martabat manusia? Pada akhirnya, uang dan popularitas hanyalah alat. Keduanya tidak pernah dirancang untuk menjadi tujuan akhir kehidupan. Ketika uang dan perhatian menjadi pusat segala keputusan, manusia berisiko kehilangan kemampuan paling mendasar, yaitu melihat sesamanya sebagai manusia. Dan ketika martabat seseorang dapat ditukar dengan tayangan, pengikut, serta keuntungan finansial, sesungguhnya yang sedang mengalami krisis bukanlah kelompok yang dijadikan bahan lelucon, melainkan nurani masyarakat yang membiarkannya terjadi.**
*Penulis adalah Ketua Komisi Pendidikan Keagamaan, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
Editor : Hanif