Oleh: Meiran Panggabean*
Bayangkan seluruh penduduk Jakarta dan Surabaya digabung menjadi satu kota. Sekarang bayangkan setiap orang di kota imajiner itu berusia 15 hingga 24 tahun, dan tak satu pun dari mereka sedang sekolah, sedang bekerja, atau sedang mengikuti pelatihan apa pun. Itulah kurang lebih gambaran dari sembilan juta anak muda Indonesia hari ini, 20,31 persen dari total 44 juta penduduk usia muda kita, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Mereka disebut kelompok NEET: Not in Employment, Education, or Training. Jumlahnya nyaris menyamai penduduk sebuah negara.
Setiap 11 Juli, dunia memperingati Hari Kependudukan Dunia. Tahun ini, temanya adalah “Mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda, hari ini dan untuk masa depan.” Bagi Indonesia, tema tersebut bukan sekadar seremoni tahunan. Bangsa ini sedang berpacu menuju satu titik krusial: Indonesia Emas 2045, saat bonus demografi diharapkan menjelma menjadi kekuatan ekonomi berdaya saing global. Tapi bonus demografi bukan hadiah yang datang otomatis. Ia lebih mirip cek kosong yang bisa dicairkan menjadi kemakmuran, bisa juga berubah menjadi utang sosial yang menumpuk diam-diam. Dan tanda-tanda utang itu, sayangnya, sudah mulai terlihat.
Ketika Ijazah Tak Lagi Jadi Jaminan
Mari bicara angka pengangguran muda, karena angkanya sungguh mencengangkan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk usia 15–19 tahun tembus 23,34 persen, dan usia 20–24 tahun berada di angka 14,35 persen, jauh di atas TPT nasional yang “hanya” 4,9 persen. Yang lebih ironis, kelompok paling banyak menganggur bukan mereka yang berpendidikan rendah, melainkan justru lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekolah yang dirancang khusus untuk siap kerja. Sebanyak 8,45 persen dari mereka menganggur, TPT tertinggi di antara semua jenjang pendidikan.
Fenomena NEET sendiri punya wajah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas perempuan NEET (61,8 persen) sebenarnya sedang mengurus rumah tangga, bukan menganggur dalam pengertian aktif mencari kerja tapi tak kunjung dapat. Sementara hampir separuh laki-laki NEET (49,7 persen) memang tengah aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil.
Yang menyatukan keduanya: mayoritas hanya berijazah SMA sederajat (62,1 persen laki-laki, 57,1 persen perempuan), terjebak di ruang abu-abu antara “tidak cukup terampil untuk pasar kerja formal” dan “tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi atau vokasi”. Di balik setiap satu persen kenaikan angka ini, ada ratusan ribu mimpi yang tertunda dan ratusan ribu keluarga yang menahan cemas menanti kabar baik dari anaknya.
Gelar Sarjana, Keterampilan yang Tak Nyambung
Ironi lain muncul di jenjang pendidikan tinggi. Sebanyak 11,39 persen pemuda kita telah menuntaskan pendidikan tinggi, tapi banyak di antaranya tak memiliki keterampilan digital, analitis, dan kewirausahaan yang justru paling dicari ekonomi digital hari ini. Fenomena ini punya nama: skills mismatch, ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan bangku sekolah dan apa yang dibutuhkan dunia kerja.
Indonesia menghasilkan jutaan lulusan setiap tahun, tetapi celakanya, banyak di antara mereka tak memiliki keterampilan yang benar-benar dicari industri bernilai tambah tinggi. Kita seolah mencetak kunci-kunci baru setiap tahun, tanpa pernah benar-benar tahu apakah kunci itu cocok dengan pintu yang ada.
Beban di Kepala, Bukan Cuma di Kantong
Tekanan yang dihadapi anak muda hari ini bukan hanya soal ijazah dan lapangan kerja. Data BPS 2025 mencatat keluhan kesehatan pada segmen pemuda meningkat, dan banyak yang memilih mengobati diri sendiri meski memiliki jaminan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi, tubuh yang rapuh di usia produktif berarti produktivitas yang tertekan dan beban fiskal negara yang membengkak.
Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah beban di kepala. Survei BPS (2024) dan Jakpat (2025) mencatat empat gejala kesehatan mental paling umum dialami Generasi Z: perubahan suasana hati, gangguan tidur, kecemasan berlebih, dan kesulitan mengelola emosi. Tekanan akademik, ekonomi, paparan media sosial yang tiada henti, hingga kecemasan terhadap masa depan (climate anxiety, ketidakpastian ekonomi) membentuk badai psikososial yang kompleks. Sementara itu, layanan kesehatan mental yang terjangkau masih langka, dan stigma sosial masih membuat banyak anak muda memilih diam ketimbang mencari bantuan.
Jawa Penuh Sesak, Timur Kian Sepi Anak Muda
Ketimpangan wilayah menambah kompleksitas persoalan ini. Peluang pendidikan, internet, pekerjaan, dan layanan publik masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara pemuda di wilayah timur Indonesia menghadapi hambatan akses yang jauh lebih besar. Lebih dari separuh pemuda Indonesia kini tinggal di Pulau Jawa, membuat tekanan pada kota-kota besarnya terus meningkat, sementara pulau-pulau lain kian kesulitan mempertahankan kehadiran tenaga muda terbaiknya. Ketimpangan semacam ini bukan cuma soal statistik, ia menyimpan bibit ketegangan sosial dan politik yang bisa tumbuh subur di masa depan.
Robot, Algoritma, dan Cuaca yang Berubah
Dua ancaman baru pun mengintai dari arah yang berbeda. Pertama, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan berpotensi menggantikan banyak pekerjaan rutin, memaksa pemuda beradaptasi dengan ekonomi berbasis AI, data, dan kreativitas. Ironisnya, akses internet pemuda Indonesia tercatat tinggi, tetapi pemanfaatannya kurang produktif, mayoritas masih sebatas hiburan dan media sosial, sementara kemampuan menggunakan komputer secara mumpuni justru dikuasai segelintir orang saja. Konektivitas tanpa keterampilan, seperti kata pepatah baru, hanya melahirkan konsumen digital, bukan pelaku ekonomi digital.
Kedua, krisis iklim mengancam sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga pemuda di berbagai daerah. Suhu ekstrem mengganggu kesehatan buruh tani dan pekerja konstruksi, sementara cuaca yang kian liar memicu kekeringan, gagal panen, dan kerusakan ekosistem pesisir. Pelan tapi pasti, perubahan iklim ikut mematikan lapangan kerja di sektor yang selama ini menjadi andalan banyak daerah — dan pada gilirannya, ikut mendorong naik angka pengangguran dan NEET di kalangan muda.
Jalan Keluar yang Tak Bisa Ditunda
Enam persoalan di atas tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling menjalin dan memperkuat satu sama lain. Karena itu, jawabannya pun harus lintas sektor, melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan pemuda itu sendiri sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan, sebuah pendekatan yang lazim disebut pentahelix.
Pekerjaan rumah paling mendesak ada di ruang kelas: pendidikan vokasi dan politeknik harus benar-benar selaras dengan kebutuhan industri, diperkuat dengan program magang bersertifikat, sementara literasi digital dan kecakapan hidup perlu masuk kurikulum sejak pendidikan dasar. Akses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan juga harus menjangkau wilayah 3T(terdepan, terluar, dan tertinggal) lewat beasiswa dan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi.
Di sisi lapangan kerja, investasi pada sektor padat karya produktif dan industri bernilai tambah tinggi perlu didorong agar mampu menyerap tenaga kerja muda secara masif, dibarengi penguatan ekosistem kewirausahaan muda, mulai dari akses pembiayaan, inkubasi bisnis, hingga pendampingan digitalisasi UMKM. Informasi pasar kerja yang transparan dan mudah diakses akan mempercepat transisi pemuda dari bangku sekolah ke dunia kerja.
Kesehatan fisik dan mental pemuda perlu mendapat investasi serius: penguatan program pencegahan stunting dan gizi sejak dini sebagai fondasi kualitas SDM jangka panjang, perluasan layanan konseling di sekolah, kampus, dan puskesmas, serta edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko yang partisipatif dan berbasis komunitas.
Pemuda juga perlu diberi ruang partisipasi yang sesungguhnya dan bukan formalitas dalam forum perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga nasional, dengan regenerasi kepemimpinan yang nyata di organisasi kepemudaan, partai politik, dan lembaga legislatif. Sementara itu, transformasi digital harus dipercepat secara inklusif hingga ke wilayah terpencil. Seluruh upaya ini perlu disatukan dalam tata kelola kolaboratif lintas pemangku kepentingan, lengkap dengan “kecerdasan demografi” di tingkat daerah agar kebijakan penduduk selaras dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan ketenagakerjaan lokal, sekaligus menyiapkan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan menjelang fase penuaan penduduk pasca-2040.
Jendela yang Tak Akan Terbuka Dua Kali
Hari Kependudukan Dunia tahun ini mengingatkan kita pada satu hal sederhana: bonus demografi hanya datang sekali dalam perjalanan sebuah bangsa, dan jendelanya sedang perlahan mulai menutup. Sembilan juta anak muda yang hari ini tak sekolah, tak bekerja, dan tak berlatih bukanlah angka yang bisa kita diamkan sampai tahun depan. Mereka adalah generasi yang seharusnya menjadi mesin utama Indonesia Emas 2045, bukan catatan kaki dalam laporan statistik. Menyelamatkan mereka hari ini berarti menyelamatkan masa depan yang kita semua sedang perjuangkan.**
*Penulis adalah Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Propinsi Kalimantan Barat.
Editor : Hanif