Oleh: Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MBA, MM
Gagasan pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) tidak dapat dipahami semata sebagai penambahan satu perguruan tinggi baru dalam lanskap pendidikan tinggi nasional. Ia harus dibaca sebagai tawaran institusional untuk menjawab problem mendasar kepemimpinan Indonesia, yaitu fragmentasi pembinaan pemimpin, lemahnya integrasi antara pendidikan akademik dan praksis kenegaraan, serta belum terbentuknya ekosistem yang secara sistematis menyiapkan pemimpin nasional lintas sektor dengan orientasi jangka panjang.
Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan sekadar “apakah Indonesia memerlukan URI”, melainkan “model URI seperti apa yang benar-benar dapat menambah nilai bagi sistem kepemimpinan nasional yang sudah memiliki Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, universitas-universitas negeri, dan lembaga-lembaga pengembangan sumber daya manusia lainnya”.
Indonesia menghadapi tantangan kepemimpinan yang semakin kompleks, disrupsi teknologi, perubahan geopolitik, krisis iklim, ketimpangan sosial, polarisasi politik, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan administratif atau retorika politik, tetapi sebagai kapasitas strategis untuk membaca perubahan, membangun konsensus, mengelola konflik, dan menjaga keberlanjutan bangsa.
Model pembinaan kepemimpinan di Indonesia selama ini cenderung bersifat sektoral. Birokrat dibina melalui jalur administrasi pemerintahan, militer melalui sistem pendidikan pertahanan, akademisi melalui universitas, dan politisi melalui mekanisme partai. Akibatnya, ruang perjumpaan lintas sektor yang menghasilkan pemahaman bersama tentang visi kebangsaan masih terbatas. Di sinilah URI dapat diposisikan sebagai institusi yang berupaya mengintegrasikan dimensi akademik, strategis, dan praksis dalam pembentukan pemimpin nasional.
Posisi URI
Lemhannas memiliki mandat utama dalam pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Lemhannas, selama ini menjadi wahana penting bagi pejabat sipil, militer, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh perspektif strategis mengenai ketahanan nasional.
Namun, Lemhannas pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan strategis bagi pemimpin yang telah berada pada jenjang tertentu dalam kariernya. Artinya, Lemhannas lebih berfungsi sebagai institusi penguatan dan pemantapan kepemimpinan, bukan sebagai universitas yang membangun fondasi kepemimpinan sejak tahap awal pendidikan tinggi.
URI, jika didirikan, tidak boleh mengambil alih fungsi Lemhannas. Sebaliknya, URI harus menjadi jalur hulu yang menyiapkan kader pemimpin nasional, sebelum mereka memasuki fase penguatan strategis di Lemhannas. Dengan demikian, hubungan URI–Lemhannas bersifat komplementer. URI membangun basis intelektual, karakter, dan kapasitas kepemimpinan, sedangkan Lemhannas mematangkan perspektif strategis dan kebangsaan pada level pimpinan nasional.
LAN RI berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), reformasi birokrasi, inovasi administrasi publik, dan pelatihan kepemimpinan birokrasi. LAN memiliki peran vital dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan publik. Keterbatasan LAN terletak pada ruang lingkupnya yang dominan pada sektor pemerintahan.
Sementara itu, kepemimpinan nasional membutuhkan interaksi antara birokrasi, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, dan sektor pertahanan. URI dapat mengisi celah ini dengan membentuk pemimpin yang tidak hanya memahami administrasi negara, tetapi juga dinamika ekonomi, teknologi, budaya, dan geopolitik. Dengan kata lain, LAN membentuk pemimpin birokrasi, sedangkan URI berpotensi membentuk pemimpin nasional lintas sektor.
Universitas-universitas negeri Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, dan universitas-universitas lainnya telah menghasilkan banyak pemimpin nasional. Namun, kontribusi tersebut umumnya bersifat tidak langsung. Universitas menghasilkan lulusan unggul dalam bidang ilmu tertentu, yang kemudian sebagian berkembang menjadi pemimpin.
Perguruan tinggi negeri belum secara khusus dirancang sebagai universitas kepemimpinan nasional. Kurikulum mereka berorientasi pada disiplin ilmu, bukan pada integrasi lintas disiplin untuk pembentukan pemimpin negara. Oleh karena itu, URI harus memiliki diferensiasi yang jelas, bukan universitas umum baru, melainkan universitas dengan mandat khusus untuk membangun model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila, konstitusi, demokrasi, dan ketahanan nasional.
Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga, seperti Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sekolah kedinasan, serta pusat-pusat pelatihan kepemimpinan di berbagai kementerian. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa pembinaan kepemimpinan telah dilakukan, tetapi masih tersebar dalam domain sektoral. URI harus menghindari tumpang tindih dengan lembaga-lembaga tersebut. Jika tidak, pendiriannya justru berisiko menambah birokrasi pendidikan tanpa menghasilkan nilai tambah yang signifikan.
Di luar negeri, seperti di Amerika, Prancis, Singapura, dan China, terdapat beberapa lembaga pendidikan dan pengembangan kepemimpinan yang lebih dahulu berdiri dan dapat dicontoh. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain: Harvard Kennedy School (HKS), yaitu sekolah pascasarjana kebijakan publik dan pemerintahan di Massachusetts, AS. Institusi ini berfokus melatih para pemimpin masa depan dan profesional di sektor publik melalui program magister, doktoral, dan pendidikan eksekutif.
Lalu, École Nationale d’Administration (ENA), yaitu sekolah tinggi kedinasan paling bergengsi di Prancis yang didirikan pada tahun 1945 untuk melatih pegawai negeri sipil tingkat tinggi dan elit birokrasi negara. Pada akhir tahun 2021 Presiden Emmanuel Macron resmi menutup ENA dan menggantinya dengan Institut National du Service Public (INSP).
Di Singapura ada Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), sekolah pascasarjana otonom di bawah naungan National University of Singapore (NUS) yang berfokus pada pendidikan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan. Di China ada China Executive Leadership Academy Pudong (CELAP), yaitu institusi pelatihan kepemimpinan nasional di Shanghai, yang didanai pemerintah pusat. Akademi ini didirikan pada tahun 2005 untuk melatih para pejabat pemerintah senior dan eksekutif bisnis tingkat atas, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial.
Dari contoh tersebut, terlihat bahwa negara-negara maju memiliki lembaga yang secara khusus menyiapkan pemimpin negara dengan kombinasi pendidikan akademik, pelatihan strategis, dan pengalaman praktis. Indonesia belum memiliki institusi yang sepenuhnya mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu desain kelembagaan.
Editor : Hanif