Oleh: Sigit Sapto Wibowo*
GEGARA lahan gambut terbakar hebat, akhirnya Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak ke Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Beliau ingin melihat langsung kebakaran lahan gambut, yang dilanjutkan dengan Rapat Penanganan Karhutla.
Pada rapat ini, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo, menyampaikan hasil pemantauan titik panas atau hotspot selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit. Satelit berhasil mendeteksi 198 hotspot dengan confidence level tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Artinya, satelit berhasil mendeteksi anomali suhu panas yang memiliki probabilitas sangat besar sebagai titik api atau kebakaran aktif. Selain itu, terdeteksi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah.
Hotspot dengan confidence level tinggi sebanyak 198 titik ini jelas menyumbang dampak negatif yang tidak dapat dianggap enteng. Hal ini yang mendorong seorang presiden turun langsung ke lapangan untuk mengeceknya.
Alasannya jelas. Kebakaran lahan gambut skala besar memiliki dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan kebakaran hutan biasa karena tanah gambut menyimpan cadangan karbon yang sangat besar dan apinya sulit dipadamkan. Kebakaran ini akan memicu emisi karbon secara masif, melepaskan jutaan ton gas rumah kaca ke atmosfer sehingga memicu dan mempercepat pemanasan global. Padahal, kita sedang berjuang mati-matian agar karbon ini tetap tersimpan di dalam tanah gambut.
Kabut asapnya juga dapat menyeberang hingga ke Sarawak, Malaysia. Hal ini dapat mengganggu kesehatan warga negara tetangga kita. Bahkan, dapat memicu mereka untuk melakukan protes. Secara ekonomi, kebakaran ini juga dapat melumpuhkan aktivitas penerbangan, menutup sekolah, dan menghentikan roda bisnis.
Yang paling miris adalah kerusakan dari sisi ekosistem gambut. Kalau lapisan tanah gambut hilang akibat terbakar, maka tidak akan dapat pulih kembali. Perlu waktu ribuan tahun untuk membentuk lapisan gambut yang tebal.
Situs Mongabay mengutip pendapat Oka Karyanto dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, yang menyebutkan bahwa untuk membentuk gambut dengan kedalaman 4 meter dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 2.000 tahun. Namun, jika airnya dikeluarkan melalui drainase, gambut dapat habis hanya dalam waktu 100 tahun.
Sebaliknya, jika lahan gambut ini dikelola dengan baik untuk sustainable agriculture, maka gambutnya akan awet, tidak mudah terbakar, subsidence rate-nya dapat ditekan sekecil mungkin, dan emisi karbonnya juga dapat ditekan melalui penerapan teknik yang tepat. Bahkan, dari sisi ekonomi dapat membuka lapangan kerja bagi petani Indonesia, walaupun dengan penghasilan skala Upah Minimum Regional.
Inilah yang penulis maksud bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto terkait kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat belum mendapatkan informasi yang seimbang. Informasi yang disajikan terbatas mengenai bagaimana memadamkan api pada kebakaran lahan gambut.
Mestinya ditunjukkan juga bahwa lahan gambut dapat menjadi harta warisan yang dapat menyejahterakan rakyat, mampu mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang beliau canangkan, mampu membuka lapangan kerja, serta mampu menyejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan menimbulkan bencana.
Kalimantan Barat, diwakili petani gambut di Sungai Selamat Dalam, Pontianak Utara, merupakan contoh bagaimana mengelola lahan gambut secara arif menjadi lahan yang produktif dan mampu membuka lapangan kerja. Teknologinya ramah lingkungan sehingga selama puluhan tahun tidak terjadi kebakaran lahan.
Kunci rahasianya terletak pada pemilihan komoditas yang dikembangkan. Petani lahan gambut ini didominasi petani etnis Tionghoa. Mereka mengembangkan sayuran daun seperti sawi manis, sawi keriting, sawi pahit, bayam, dan kangkung.
Sekarang, melalui Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa dan Tim Alumni IPB Kalbar, diperkenalkan edamame. Semua komoditas ini hanya memanfaatkan lapisan lahan gambut sedalam 20 cm.
Untuk mencegah kebakaran lahan gambut, paritnya, baik parit keliling maupun parit lintang, juga dibuat dengan kedalaman kurang dari 40 cm sesuai rekomendasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Untuk mengurangi kemasaman tanah, petani zaman dahulu menggunakan amelioran berupa abu bakar. Abunya dibuat di dalam pondok secara terkontrol sehingga tidak menyebabkan kebakaran lahan. Sekarang, mereka mulai beralih mengganti abu bakar dengan kapur atau dolomit sehingga lebih aman dan tidak menyebabkan kebakaran lahan.
Pupuk yang digunakan utamanya adalah pupuk organik dari kotoran ayam. Dulu, Presiden Soeharto pernah membantu para petani di sini berupa ternak sapi dan babi untuk sumber pupuk organik. Sekarang, para petani sudah beralih ke pupuk organik kotoran ayam sebagai sumber pupuk utama.
Mereka juga mengembangkan sistem kerja sama yang erat antara petani dan agen. Petani bertugas memproduksi berbagai jenis sayuran, sedangkan agen bertugas memasarkan sayuran bukan hanya di Kota Pontianak, tetapi juga ke luar daerah hingga Kabupaten Sintang.Ini menjadi kunci rahasia mengapa usaha tani pada lahan gambut di Pontianak Utara sukses secara ekonomi tanpa merusak lingkungan dan tidak memicu kebakaran lahan gambut.
Penulis menyayangkan bahwa informasi sebagus ini belum sampai ke tangan presiden. Bahkan, belum sampai juga ke tangan menteri terkait seperti Menteri Pertanian dan Kepala Badan Gizi Nasional. Kalimantan Barat dapat mempelopori upaya ini. Sebagai ilustrasi, melalui penelitian dan pengkajian selama dua tahun, petani andalan, yaitu Bapak Subroto di Sungai Selamat Dalam, Pontianak Utara, mampu memanfaatkan lahan gambut untuk budi daya kedelai Jepang atau edamame.
Satu hektare lahan gambut biasanya dibuat menjadi 400 bedengan berukuran sekitar 1,5 x 12 meter. Jika ditanami edamame, hasilnya bisa lebih dari 20 kg per bedengan. Hasil ini setara dengan 8 ton per hektare.
Jika ditanami kedelai biasa, hasilnya paling hanya 1,5–2,5 ton per hektare. Harga jual edamame juga mencapai Rp25.000/kg sehingga menghasilkan penerimaan usaha tani hingga Rp200 juta per hektare. Sebaliknya, jika ditanami kedelai dengan hasil 2 ton per hektare dan harga Rp10.000/kg, penerimaan usaha taninya hanya Rp20 juta per hektare.
Ada peluang besar karena impor kedelai tahun 2025 mencapai 2,56 juta ton senilai US$1,3 miliar hingga US$1,4 miliar. Nilai ini setara dengan kisaran Rp20 triliun hingga Rp22 triliun, bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
Lahan gambut yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi edamame atau kedelai Jepang adalah 320.000 hektare. Karena edamame dikonsumsi segar, bukan untuk bahan baku tahu dan tempe, maka diperkirakan perlu lahan gambut sekitar 500.000 hektare.
Menurut penelitian Agus Fachmudin dan Made Subiksa (2008) dari Balai Penelitian Tanah, terdapat sekitar 694.714 hektare lahan gambut yang cocok untuk pertanian. Cukup untuk mengembangkan komoditas ini guna menekan impor kedelai. Sayang, informasi penting seperti ini tidak sampai ke telinga presiden. Hal ini menyebabkan presiden tidak memperoleh informasi yang seimbang.
Untungnya, Gubernur Kalimantan Barat juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat melaporkan potensi ini. Lahan gambut yang sering mengalami kebakaran justru dapat diubah menjadi lahan pertanian yang subur dan tidak menyebabkan kebakaran lahan. Contohnya sudah ada di Sungai Selamat, Pontianak Utara. (*)
*Penulis adalah alumni Auburn University USA dan sekarang bergabung dengan sebuah NGO di Pontianak.
Editor : Hanif