JAKARTA - Hubungi Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan (PDIP) semakin renggang. Bahkan, politisi PDIP Adian Napitupulu menuding Jokowi telah berkhianat kepada partai banteng.
Hal itu disebabkan karena permintaan perpanjangan jabatan presiden ditolak.
Adian mengatakan, persoalan pengkhianatan Presiden Jokowi dan keluarganya terhadap PDIP disebabkan karena hal sederhana.
Yaitu, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” terang Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP itu dalam keterangan resminya, kemarin (25/10).
Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Partainya ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka," ungkap Adian.
Yang jelas, partainya bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini dan juga menjaga bangsa dan rakyat Indonesia.
Anggota DPR RI itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Yang dia sesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.
Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya, mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
Bahkan, kata dia, rekomendasi dukungan politik juga diberikan kepada anak dan menantu Jokowi.
“Dulu ada yang datang ingin jadi wali kota, minta rekomendasi, dikasih. Lalu ingin jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," ungkapnya.
Ketika Jokowi dan keluarganya berpaling dari PDIP, Adian yang terkenal sebagai aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli.
Saat ini, lanjutnya, Adian hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada Pilpres 2024 mendatang.
Tugasnya adalah menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
"Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” tegas Adian yang juga Sekjen Pena 98 itu.
Sementara itu, pasca pedaftaran Prabowo - Gibran ke KPU RI, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud menggelar rapat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin (15/10.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir langsung dalam rapat tersebut. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga ikut hadir.
Usai rapat, Puan menyampaikan selamat kepada Prabowo - Gibran yang mendaftar ke KPU.
"Selamat kepada capres Mas Prabowo dan cawapres Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini (kemarin) ke KPU," terangnya.
Saat ditanya apakah status Gibran sudah keluar dan mundur dari PDIP? Puan mengatakan, Gibran sudah menjadi cawapres Prabowo.
Namun, sampai sekarang tidak ada pengunduran diri Gibran dari PDIP.
Puan mengatakan, Gibran memang sudah bertemu denganya dan pamit untuk menjadi cawapres Prabowo. Tapi, tidak ada pengembalian kartau tanda anggota (KTA) PDIP.
"Hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo," tuturnya.
Ketika ditanya berarti Gibran sudah tidak di PDIP lagi? Puan mengatakan, soal itu dia mempersilahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Gibran.
Menurutnya, Gibranlah yang harus menjawabnya.
Terkait status Gibran yang merupakan anak presiden, Puan menegaskan bahwa Gibran mempunyai hak untuk maju ikut dalam kontestasi, setelah keputusan MK yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Artinya, lanjut mantan Menko PMK itu, semua orang yang pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju menjadi capres atau cawapres.
"Kalau memang ada kesempatan, mereka mempunyai hak untuk maju kontestasi dan didukung oleh satu partai politik atau gabungan parpol," bebernya.
Soal potensi pemanfaatan fasilitas negara, karena Gibran merupakan anak presiden, Puan menegaskan, Jokowi adalah seorang negarawan.
Selain itu, Jokowi juga sudah menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari tiga paslon. (lum/idr/tyo)
Editor : Syahriani Siregar