PONTIANAK POST- Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menegaskan keterwakilan perempuan di parlemen penting untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih adil dan representatif.
Ia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif.
Menurut dia, aturan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, perempuan dinilai harus mendapat ruang politik yang lebih substantif.
“Keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi angka administratif. Ini adalah bagian dari komitmen demokrasi agar kebijakan publik lahir dari perspektif yang lebih lengkap dan representatif,” kata Nurul dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan jumlah perempuan di DPR RI terus meningkat dari periode ke periode. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di DPR hanya sekitar 8,2 persen.
Jumlah itu meningkat menjadi 11,5 persen pada 2004. Kemudian naik menjadi 18 persen pada 2009.
Pada 2014 sempat turun menjadi 17,3 persen. Namun kembali meningkat menjadi 20,5 persen pada Pemilu 2019.
Sementara pada periode DPR RI 2024-2029, jumlah anggota perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR atau sekitar 21,9 persen.
Menurut Nurul, angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Ruang politik kita perlahan bergerak lebih inklusif,” ujarnya.
Ia menilai pengalaman sejumlah negara Nordik menunjukkan tingginya representasi perempuan dalam politik berkaitan dengan kualitas tata kelola publik yang lebih baik.
Negara seperti Norwegia, Swedia, Finlandia dan Denmark disebut memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen maupun pemerintahan.
Di saat yang sama, negara-negara tersebut juga dikenal memiliki tingkat transparansi, pendidikan, kesejahteraan sosial dan pelayanan publik yang tinggi.
“Keberagaman perspektif dalam parlemen membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih kaya, lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih representatif,” ucap Nurul. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas