“Perkebunan sawit yang berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan penataan dan tata kelola yang baik. Ini dapat dilakukan bila dimulai dengan kelembagaan yang kuat,” ungkap Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Setiyono, Rabu (27/11).
Aspekpir, bersama tiga asosiasi lainnya, yakni Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), asosiasi petani sawit Sawitku Masa Depanku (Samade), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), menurutnya punya tugas untuk mendorong penguatan kelembagaan petani sawit. Pihaknya menyadari, hanya dengan kelembagaan, kesejahteraan petani sawit, sekaligus keberlanjutan usaha dapat diwujudkan.
Sebagai langkah kolaborasinya, keempat asosiasi itu, bersama Media Perkebunan, menggelar Indonesian Palm Oil Smallholder Conference & Expo, yang dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak, Rabu (27/11).
“Kita dukung pembenahan dan tata kelola sawit, melalui standarisasi ISPO maupun RSPO,” kata dia.
Tetapi tentu saja, kata dia, dalam mewujudkan pertanian sawit yang berkelanjutan, sebagaimana yang dituntut oleh pasar dunia, diperlukan dukungan dari pemerintah. Apalagi dalam pengurusan sertifikasi itu, banyak kendala yang dihadapi oleh kelembagaan petani sawit.
Dengan mengantongi sertifikat, baik ISPO maupun RSPO, menurutnya akan menjawab permintaan pasar dunia, soal CPO asal Indonesia. “Ini juga akan menangkal black campaign dari Eropa soal sawit Indonesia,” tutur dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalibar, Florentinus Anom mendorong kelembagaan petani yang kuat, supaya memiliki posisi tawar yang kuat dihadapan perusahaan. Dengan posisi tawar yang kuat, maka harga sawit yang diadapatkan petani sesuai dengan indeks harga yang dikeluarkan pemerintah. Harapan jangka panjangnya, akan terwujud kesejahteraan petani.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah hal yang patut jadi diperhatian oleh petani sawit dalam pengelolaan perkebunan sawit. “Petani harus memperhatikan benih, karena sangat mempengaruhi produktivitas. Gunakanlah sumber benih yang bersertifikat,” kata dia.
Kemudian, lanjut dia, adalah soal harga tandan buah segar (TBS). Pihaknya mengingatkan kepada pemerintah kabupaten untuk menindak tegas perusahaan yang membeli TBS dengan petani yang bermitra, dengan harga di bawah indeks.
“Kepala daerah punya kewenangan untuk menegur perusahaan sawit yang melanggar aturan,” pungkas dia. (sti) Editor : Siti