"Saya kira kebijakan ini sangat membantu dan meringankan masyarakat yang ingin punya rumah. Kami berharap akan meningkatkan penjualan rumah,” ungkap Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Isnaini, kemarin.
Seperti diketahui, Bank Indonesia telah melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti, mulai dari rumah tapak, rumah susun, serta ruko hingga rukan, bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu. Dengan relaksasi rasio LTV/FTV ini, berarti para calon konsumen bisa membeli properti tanpa membayar uang muka.
Isnaini mengatakan, kondisi sektor properti di Kalbar belum sepenuhnya pulih. Penjualan rumah, baik bersubsidi atau non subsidi belum menunjukkan adanya kenaikan yang berarti. Tahun 2020 yang lalu, anggota REI Kalbar hanya mampu menjual sekitar 4500 unit rumah bersubsidi, jauh dari target.
"Omset kita turun 50-70 persen di tahun lalu," katanya.
Dengan adanya kelonggaran berupa DP 0 persen itu, maka tahun ini pihaknya menargetkan penjualan sekitar 7500 unit rumah bersubsidi dan 100 rumah non subsidi. Target ini pun merupakan kuota dari stok tahun 2019 dan 2020 yang belum terpenuhi. Sedangkan saat ini, ada sekitar 1600 unit rumah bersubsidi yang tersedia dan belum terjual.
"Kami belum berani buka lahan baru. Ini saja kita pakai kuota cadangan lama, bukan beli baru," tuturnya.
Namun di sisi lain, akan kebijakan DP 0 persen tersebut, dirinya menilai perbankan akan selektif terhadap calon debitur dengan menghitung valuasi aset hingga penghasilan calon debitur. Hingga saat ini pun, diakuinya perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan KPR mengingat ekonomi belum sepenuhnya pulih.
“Perbankan masih selektif memberikan pembiayaan rumah, terutama bagi debitur yang bekerja di sektor terdampak, seperti perhotelan, wisata, travel, dan angkutan. Kondisi ekonomi juga belum pulih betul,” tuturnya.
Tantangan lainnya, tambah dia, adalah daya beli masyarakat yang masih rendah, khususnya untuk penjualan rumah. Mudah-mudahan, kata dia, kondisi perekonomian semakin membaik, sehingga dengan hadirnya kebijakan ini, akan semakin mempercepat pemulihan sektor properti.
"Kita berharap dukungan stakeholder terhadap bidang properti ini, karena sektor ini menggerakkan 174 industri pendukung, banyak menyerap tenaga kerja. Sektor ini yang bisa mendorong mendorong pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. (sti) Editor : Siti