PONTIANAK - Sebagian petani sawit di Kalimantan Barat yang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) beberapa tahun lalu mulai memetik hasil. Sawit sudah mulai berbuah. Namun, penyerapan dan harganya masih menjadi keluhan petani.
“Harganya jatuh. Kami juga terpaksa jual ke tengkulak,” ucap Sugianto, petani sawit di Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, kemarin.
Dari sisi produksi, dia menilai hasil buah cukup tinggi. Kualitasnya juga cukup baik. Sekali panen, rata-rata petani di kelompoknya bisa menghasilkan 1-2,5 ton per kapling atau kurang lebih dua hektare per bulan. Jumlah ini menurutnya cukup baik untuk tanaman yang baru mulai berbuah.
Namun, petani terpaksa menjual buah ke tengkulak. Sebabnya, harga yang diterima petani sangat rendah.
“Harga di tengkulak untuk yang kualitasnya bagus antara Rp1300-1500 pr kg. Tapi ada juga buah kami yang dianggap jelek dibeli cuma harga Rp900 per kg,” ucapnya.
Program PSR menurutnya sangat baik bagi petani yang memiliki lahan sawit yang tidak lagi menghasil buah secara produktif. Program ini membantu petani mengganti kebun lamanya dengan kebun baru yang hasilnya lebih menjanjikan. Namun, petani memerlukan kepastian pembelian buah oleh PKS dengan harga layak sesuai ketetapan pemerintah.
“Kita tetap mendukung program PSR karena masih ada sawit yang perlu diremajakan. Tetapi pemerintah harus pikirkan keberlanjutan dari program ini,” katanya.
Kondisi yang dihadapi petani tersebut dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Indra Rastandi. Menurutnya, kelompok tani atau koperasi yang sudah menanam di kebun PSR sudah merasakan panen tapi kendala yang dihadapi saat ini adalah PKS pengolahan TBS tidak menerima.
“Karena begitu dikirim TBS tersebut lalu dikembalikan dan akhirnya dijual ke pengepul dengan harga hanya Rp800 per kg,” ucapnya.
Kabupaten Landak menurutnya merupakan pelopor pertama program PSR yang digagas oleh Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam catatannya, program yang dimulai dari 2017 sampai 2022, realisasinya di Kalbar sudah mencapai 5887 hektare dan 2435 hektare dalam proses pengajuan.
Berdasarkan hasil konsolidasi dengan pengurus Apkasindo Landak, lanjutnya, panen dari kebun PSR rata-rata mencapai satu ton per dua hektare per bulan. Secara kualitas dan kuantitas, hasil kebun baru ini menurutnya cukup bagus.
“Prihatin dengan kondisi saat ini di mana program PSR-nya sukses, tapi hasil akhir menyedihkan,” ujarnya.
Kelompok tani atau koperasi yang mengajukan program PSR ini sebenarnya telah melengkapi dokumen persyaratan, yang mana salah satunya harus ada offtaker atau PKS penerima TBS.
“Mereka sudah melakukan dengan PKS yang ada di seputar kebun tapi buktinya tidak menerima juga saat ini,” ujarnya.
Indra tidak tahu persis alasan PKS tidak menerima TBS milik petani. Barangkali, kata dia, ukuran TBS masih kecil, ataupun karena perusahaan sudah terpenuhi suplai buahnya dari kebun inti dan plasma. “Ada juga info kalau pabrik yang jadi offtaker tutup,” ucapnya.
Pihaknya berharap solusi dari pemerintah terkait permasalahan ini. Sebab, program PSR di Kalbar masih terus berjalan. “Belum lagi yang tahun tanam menyusul mau dikemanakan itu TBS yang nanti dipanen oleh petani,” pungkasnya. (sti)