Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat diperlukan agar masyarakat mendapat kepastian pelayanan kesehatan. Program ini untuk menghindari beban ganda dan kesulitan pembiayaan yang dihadapi masyarakat saat sakit. Masyarakat pedalaman Kalimantan Barat turut merasakan dampaknya. Asuransi kesehatan yang bersifat publik atau bersifat sosial ini menekankan prinsip gotong-royong yang ditanggung bersama diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
MARSITA RIANDINI, Pontianak.
Setiap pekan, selalu saja ada warga Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang meminta bantuan Alam Andreas untuk berobat ke rumah sakit. Alam Andreas merupakan sukarelawan yang selama ini kerap membantu masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi di rumah sakit.
Beragam penyakit yang diderita dan rata-rata sudah parah sehingga harus di rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat II, bahkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Sebagian besar kata Andreas, pasien di rujuk di Rumah Sakit daerah Serukam, Kota Singkawang. Jarak tempuh yang dilewati juga tidak dekat, sekitar belasan jam. Tak jarang pula, pasien harus di rujuk ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
“Saya boleh dikatakan hampir tiap bulan itu ke Jakarta. Membawa warga yang dirujuk ke rumah sakit Jakarta,” ulasnya.
Beruntung, kata dia sebagian warga itu sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional KIS yang didapat gratis dari pemerintah. Harapan hidup warga menjadi jauh lebih besar dibanding sebelum memiliki JKN-KIS. Penyakit yang tidak bisa ditangani di puskesmas, bisa di rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten terdekat. Seperti salah satu pasien yang didampinginya saat ini.
Pasien itu mengalami kanker payudara dan dirujuk di rumah sakit Serukam, Kabupaten Singkawang. “Ini penanganannya tidak sebentar. Bukan satu dua hari, tapi berbulan-bulan.Tentu biayanya besar jika tidak pakai BPJS,” ulasnya.
Kondisi ini berbeda sebelum adanya BPJS. Selain berada jauh dari pusat kota, juga minim fasilitas kesehatan yang memadai. Apalagi jarak tempuh dari desa ini ke Ibu kota provinsi memakan waktu paling cepat 14 jam. “Itu paling cepat 14 jam, tergantung kondisi di jalan dan kendaraan yang digunakan,” katanya.
Banyak masyarakat yang akhirnya pasrah dengan keadaan. Jangankan untuk biaya berobat, untuk berangkat ke rumah sakit juga butuh biaya. “Kalau dulu itu ya, sudahlah masyarakat ini hidup di pedalaman, jauh dari rumah sakit, ditambah lagi mengalami berbagai penyakit yang semakin hari semakin parah. Mau berangkat pakai biaya. Iya kalau cuma sehari dua hari, kalau bulanan?” jelasnya.
“Adanya BPJS ini sangat terbantu, terutama bagi yang punya. Hanya saja kadang ada KIS yang disalurkan dari pemerintah itu tidak aktif. Tapi, biasanya saya langsung tindaklanjuti ke orang BPJS, dan menanyakan hal ini,” katanya.
Adanya BPJS ini kata dia, masyarakat hanya memikirkan biaya perjalanan dan biaya kebutuhan hidup, tidak lagi memikirkan biaya pengobatan. “Dengan adanya program pemerintah BPJS ini bisa terbantu. Terutama kami yang di pedalaman daerah Kapuas Hulu. Seluruh pemegang BPJS saat sakit ditangani dengan gratis tanpa biaya, kecuali tidak ada obat ditanggung BPJS terpaksa bayar, itu pun tidak terlalu besar biayanya,” ungkapnya.
Andreas juga sering membawa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke Jakarta. Bekerja sama dengan salah satu yayasan disana. "Sudah ada sekitar 37 ODGJ. Di bawa ke yayasan, nanti yayasan itu bekerja sama dengan pemerintah. Jika ada ODGJ sakit, bisa berobat dengan BPJS," Jelasnya.
Dia berharap program BPJS ini terus berlanjut. Sesuai tujuannya, Pemerintah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar masyarakat mendapat kepastian pelayanan kesehatan yang diperlukan.
Program ini untuk menghindari beban ganda dan kesulitan pembiayaan yang dihadapi masyarakat saat sakit. “Hanya saja kadang ada KIS yang disalurkan dari pemerintah itu tidak aktif. Biasanya saya langsung tindaklanjut ke orang BPJS, dan menanyakan hal ini,” katanya beraharap hal ini bisa segera diatasi.
Prima juga merasakan dampak memiliki BPJS saat membawa anaknya berobat. Warga Dusun Nelayan, Desa Sungai Jaga B, Kabupaten Bengkayang tak keberatan jika harus membayar iuran kelas II setiap bulannya. Sebab, ia merasakan langsung manfaat dari program BPJS. Apalagi anaknya saat ini tengah berjuang dari sakit gagal ginjal dan harus di rujuk ke Jakarta.
Menurut Prima, sudah lebih dari empat bulan lamanya ia berada kota metropolitan itu. Untunglah biaya pengobatan ditanggung BPJS sehingga ia hanya perlu mencari dana untuk biaya hidup dan kebutuhan harian.
“Keuntungan menggunakan BPJS selama pengobatan anak saya semua biaya ditanggung BPJS. Obat-obatan Alhamdulillah hampir semua ter-cover BPJS dan saya merasa bersyukur karena punya BPJS walupun ada bebrapa yang tidak ter-cover BPJS seperti obat-obatan, vitamin sehingga harus beli sendiri. Ada juga cek lab dan vaksin yang tidak ditanggung,” katanya.
Prima juga bersyukur mendapatkan kemudahan dalam pindah fasilitas kesehatan. Mulanya dari puskesmas di rujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang. Namun, saat kondisi anaknya semakin parah ia memindahkan fasilitas kesehatannya ke Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya. “Kebetulan saya juga kerja di Pontianak, jadi tidak terlalu jauh,” katanya.
Dari Puskesmas Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya anaknya dirujuk ke RSUD Dokter Soedarso, Kota Pontianak. “Awalnya faskesnya di Bengkayang, namun karena saya kerja di Pontianak jadi saya pindah faskes ke Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya.
Kehadiran BPJS juga turut mendukung Dompet Simpatik Pontianak Post. Dompet simpatik merupakan program penggalangan dana dana untuk membantu masyarakat tidak mampu Kalimantan Barat yang sakit. Salah satu syarat untuk membuka donasi, peserta harus memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Pegelola Dompet Simpatik, Silvina mengatakan syarat ini diharuskan karena jika tidak menggunakan BPJS biaya yang dikeluarkan sangat besar. Apalagi rata-rata penyakit yang diderita peserta BPJS serius dan membutuhkan tindakan medis yang tidak sederhana. “Rata-rata pasien itu dirujuk ke Jakarta,” katanya.
Jika sudah memiliki BPJS, lanjut Silvina beban keluarga pasien jauh lebih ringan. Dana hasil penggalangan bisa digunakan untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari selama di Jakarta. Apalagi dana yang terkumpul biasanya tidak terlalu besar.
“Pengobatan yang dijalani pasien selama di Jakarta atau Surabaya itu tidak sebentar. Bahkan ada yang berbulan-bulan di sana. Butuh penginapan, makan. Selama di sana mereka tidak punya pekerjaan. Tentu adanya BPJS membuat beban jadi ringan,” katanya. **
Editor : A'an