GERAKAN Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara pada 14 Agustus 1961. Peristiwa tersebut kemudian hari diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia.
Dilansir dari situs pramuka.or.id, dalam upacara tersebut Presiden Indonesia ketika itu, Soekarno, menyerahkan Panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Sri Sultan sendiri sebelumnya telah ditunjuk menjadi Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka. Kwarnas sendiri adalah satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional.
Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para Pramuka di Jakarta, dan dibawa berkeliling kota.
Gerakan Pramuka itu sendiri diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan.
Pada 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka.
Pada 20 Mei 1961, diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, di mana momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja.
Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan, untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
Gerakan Pramuka di Indonesia sendiri sebetulnya telah melewati sejarah yang begitu panjang.
Pada 1912, dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia, di masa Hindia Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO).
Dua tahun kemudian cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakanpNederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda.
Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda.
Namun, pada 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu bumiputera.
Adalah Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javaansche Padvinders Organisatie Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan dan lainnya.
Antara lain Padvinder Muhammadiyah (Hizbul Wathan), Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie, Pandu Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia.
Kepanduan yang ada di Hindia-Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal itu menarik perhatian pula dari Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, yang bersama istrinya, Lady Baden-Powell, dan anak-anak mereka, mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya, awal Desember 1934.
Para pandu di Hindia-Belanda pernah pula mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia.
Bila pada Jambore Sedunia 1933 di Hungaria hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan kegiatan akbar itu, maka pada Jambore Sedunia 1937 di Belanda, ikut pula Kontingen Pandu Hindia-Belanda.
Sementara di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambore kepanduan juga diadakan di sejumlah tempat.
Di antaranya pada 19 – 23 Juli 1941 di Yogyakarta berlangsung All Indonesian Jamboree atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem.
Pada 27 – 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia.
Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada 1948, di mana Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain, seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo).
Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan.
Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi, sehingga membuat Perkindo menjadi lemah.
Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung, menggagas peleburuan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah.
Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi Perkemahan Besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang, awal Oktober 1959.
Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada, dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka.
Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prijono, Azis Saleh, Achmadi, dan Muljadi Djojo Martono. (ote)
Editor : Miftahul Khair