Mengungkap Luka Sejarah Terbesar Kalimantan Barat Di Balik Tragedi Mandor 1944

BERZIARAH: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berziarah ke Makam Juang korban peristiwa Mandor (DOK PONTIANAK POST)

PONTIANAK POST – Peristiwa Mandor Berdarah merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di Kalbar, 28 Juni 1944 silam. Ribuan orang dari berbagai latar belakang etnis, profesi, dan kedudukan sosial ditangkap, disiksa, hingga dieksekusi oleh militer Jepang dengan tuduhan terlibat dalam sebuah persekongkolan untuk menggulingkan kekuasaan Dai Nippon.

Namun, hingga kini banyak sejarawan meragukan tuduhan tersebut. Berbagai dokumen pascaperang menunjukkan dugaan pemberontakan yang dijadikan dasar penangkapan massal itu kemungkinan besar dibangun dari pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan.

Berawal dari Dugaan Komplotan di Banjarmasin

Menurut Syafaruddin Daeng Usman, peminat kajian sejarah Kalimantan Barat, akar Peristiwa Mandor dapat ditelusuri ke Banjarmasin pada awal 1943.

Saat itu Jepang mengumumkan telah membongkar sebuah persekongkolan yang disebut-sebut dipimpin mantan Gubernur Borneo, Dr. B.J. Haga, yang sedang menjadi tawanan perang. Haga dituduh menjalin komunikasi dengan dunia luar melalui seorang kenalan asal India yang membawakan makanan ke penjara.

Militer Jepang menganggap aktivitas mendengarkan siaran radio asing sebagai tindakan pengkhianatan. Dari sinilah muncul tuduhan adanya jaringan anti-Jepang yang disebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Meski tuduhan tersebut dinilai lemah dan sulit dibuktikan, aparat militer tetap melakukan penyelidikan dengan cara-cara represif, termasuk penyiksaan terhadap para tersangka.

Pengakuan dari Penyiksaan Memicu Penangkapan Massal

Setelah memperoleh sejumlah pengakuan, Jepang mulai melakukan penangkapan besar-besaran. Orang-orang yang diperiksa dipaksa menyebut nama lain sehingga jumlah tersangka terus bertambah.

Awalnya hanya beberapa orang yang ditangkap di Pontianak. Namun seiring berjalannya waktu, kasus itu berkembang menjadi gelombang penangkapan yang melibatkan sekitar dua ribu orang dari berbagai komunitas.

Diperkirakan antara 1.300 hingga 1.500 orang akhirnya ditahan. Bahkan sejumlah perempuan turut menjadi korban dalam operasi tersebut.Banyak korban dipaksa menandatangani dokumen berbahasa Jepang yang tidak mereka pahami. Situasi ini membuat tuduhan semakin sulit dibantah.

Pengadilan Singkat Tanpa Pembelaan

Sebagian tahanan kemudian dihadapkan ke Mahkamah Militer Jepang di Pontianak pada Juni 1944. Namun proses hukum yang berlangsung sangat singkat.Beberapa sumber menyebut hanya 36 hingga 46 orang yang sempat disidangkan. Pengadilan tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam tanpa adanya kesempatan pembelaan bagi para terdakwa.

Sementara itu, banyak tahanan lainnya langsung dijatuhi hukuman mati berdasarkan keputusan otoritas militer Jepang di Balikpapan.

Belakangan, sejumlah pejabat Jepang mengklaim para korban telah melalui proses pengadilan darurat perang. Namun banyak saksi menyatakan para tahanan bahkan tidak pernah dibawa ke Balikpapan sebagaimana yang disebutkan.

Oto Sungkup dan Eksekusi Rahasia di Mandor

Masyarakat Pontianak pada masa itu sering melihat truk-truk tertutup terpal atau dikenal sebagai "oto sungkup" melintas pada malam hari.Kendaraan tersebut membawa para tahanan menuju lokasi yang dirahasiakan. Setelah perang berakhir, diketahui bahwa banyak korban dibawa ke kawasan Mandor untuk dieksekusi.

Dokumen kejahatan perang dan laporan surat kabar Tionghoa yang terbit pada Oktober 1945 menyebut proses pengangkutan tahanan berlangsung hingga 28 Juni 1944.Masyarakat saat itu hanya dapat berspekulasi mengenai nasib orang-orang yang hilang secara misterius. Banyak di antara mereka tidak pernah kembali.

Jepang Klaim Ada Komplotan Multi Etnis

Pada 1 Juli 1944, surat kabar Borneo Shimbun edisi Pontianak menerbitkan penjelasan resmi mengenai penangkapan dan penghilangan para tokoh masyarakat tersebut.Dalam laporan itu, Jepang mengklaim telah membongkar sebuah persekongkolan besar yang melibatkan berbagai kelompok etnis di Kalimantan Barat.

Daftar yang dipublikasikan memuat nama-nama dari kalangan Melayu, Bugis, Jawa, Minangkabau, Batak, Sunda, Manado, Dayak, Indo-Eropa hingga Tionghoa.Pemerintah militer Jepang menuduh mereka tergabung dalam 13 organisasi yang memiliki hubungan rahasia dengan tahanan Belanda dan Sekutu.

Bahkan muncul tuduhan bahwa kelompok tersebut hendak membentuk sebuah "Republik Rakyat Borneo Barat" yang akan menggantikan pemerintahan yang ada saat itu.

Sultan dan Panembahan Ikut Menjadi Korban

Salah satu kejanggalan terbesar dalam tuduhan Jepang adalah masuknya nama para sultan dan panembahan ke dalam daftar persekongkolan.Menurut teori yang dibangun Jepang, para penguasa lokal ikut terlibat dalam rencana pembentukan Republik Rakyat Borneo Barat.

Padahal, jika tuduhan tersebut benar, pemerintahan baru yang direncanakan justru akan menghapus kekuasaan para sultan dan panembahan itu sendiri. Kontradiksi inilah yang membuat banyak peneliti meragukan kebenaran narasi resmi yang dibangun pemerintah militer Jepang.

Tragedi yang Menghapus Banyak Tokoh Penting

Korban Peristiwa Mandor berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Ada penguasa kerajaan, pegawai pemerintahan, tokoh agama, guru, pedagang, pengusaha, hingga aktivis organisasi masyarakat.

Mereka memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Sulit membayangkan seluruh kelompok tersebut dapat bersatu dalam sebuah rencana besar sebagaimana yang dituduhkan Jepang.

Karena itu, banyak kalangan menilai para korban sesungguhnya merupakan pihak yang dikorbankan oleh rezim pendudukan yang ingin menghilangkan figur-figur berpengaruh di Kalimantan Barat.

Hingga kini, Peristiwa Mandor tetap dikenang sebagai luka sejarah yang mendalam. Tragedi itu tidak hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga menghilangkan banyak tokoh penting yang berpotensi membangun masa depan Kalimantan Barat setelah perang berakhir.

Editor : Silvina