PONTIANAK POST - Sejarah Kalimantan pada masa awal kemerdekaan Indonesia menyimpan cerita tentang sejumlah satuan kenegaraan yang kini mungkin tidak banyak diketahui masyarakat. Salah satunya adalah Dayak Besar, sebuah entitas yang muncul dalam dinamika politik federal di Kalimantan setelah berakhirnya pendudukan Jepang.
Ketika Gagasan Negara Federal Muncul di Kalimantan
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 1945, situasi politik di Kalimantan berubah cepat. Belanda kembali melalui Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) dan mendorong pembentukan struktur pemerintahan federal di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan.
Baca Juga: 6 Agustus dalam Sejarah: Salat Idulfitri di Rumah Proklamasi Sempat Dilarang Belanda, Ini Kisahnya
Gagasan tersebut berkembang seiring perundingan antara Indonesia dan Belanda. Setelah Perjanjian Linggarjati, wilayah Republik Indonesia secara de facto masih terbatas pada Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, wilayah lain diarahkan masuk ke dalam konstruksi negara federal yang kemudian berkembang menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dalam perkembangan tersebut, Kalimantan memiliki sejumlah satuan kenegaraan sendiri. Di antaranya Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, dan Dayak Besar.
Dayak Besar dan Cita-Cita Tanah Air Dayak
Baca Juga: 16 Agustus,Situasi Memanas di Rengasdengklok, Pemuda Desak Soekarno Segera Proklamasikan Kemerdekaan
Dayak Besar memiliki posisi yang menarik karena dalam sejumlah catatan sejarah disebut sebagai satuan kenegaraan yang dikaitkan dengan gagasan Dayak Homeland atau tanah air bagi masyarakat Dayak.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik Kalimantan kala itu tidak hanya berkaitan dengan pertarungan antara Indonesia dan Belanda. Ada pula kepentingan masyarakat lokal, kerajaan, kelompok etnis, serta berbagai organisasi yang memiliki pandangan berbeda mengenai bentuk pemerintahan masa depan Kalimantan.
Berdasarkan catatan Folks Of Dayak, pembentukan struktur federal di Kalimantan berlangsung dalam situasi politik yang sangat kompleks setelah Jepang meninggalkan wilayah tersebut. Gagasan mengenai Negara Kalimantan kemudian berkembang bersama pembentukan sejumlah dewan dan federasi daerah.
Baca Juga: Dari Rengasdengklok ke Rumah Laksamana Maeda, Begini Awal Perumusan Teks Proklamasi
Dewan Dayak Besar Mulai Dibentuk
Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan Dewan Dayak Besar pada 7 Desember 1946. Dewan tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan satuan kenegaraan Dayak Besar dalam kerangka federalisme yang berkembang di Kalimantan.
Dalam konteks ketatanegaraan RIS, istilah yang digunakan juga perlu diperhatikan. Dayak Besar bukan sekadar sebuah negara merdeka yang berdiri di luar Indonesia. Dalam Konstitusi RIS, Dayak Besar termasuk satuan kenegaraan yang berdiri sendiri atau daerah bagian dalam struktur federal RIS.
Baca Juga: Menjelang Sahur, Meja dan Ruang Makan Rumah Maeda Jadi Saksi Lahirnya Teks Proklamasi
Artinya, keberadaan Dayak Besar harus dilihat dalam konteks politik Indonesia pada masa transisi dari revolusi kemerdekaan menuju pembentukan RIS, bukan disamakan dengan negara berdaulat seperti negara-negara modern saat ini.
Bukan Hanya Dayak Besar
Kalimantan ketika itu memiliki beberapa wilayah dengan struktur pemerintahan tersendiri. Selain Dayak Besar, terdapat Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, serta Daerah Istimewa Kalimantan Barat.
Baca Juga: Bung Karno Sakit dan Rakyat Menanti, Begini Tegangnya Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 1945
Sejumlah sumber sejarah pemerintah juga mencatat bahwa satuan-satuan seperti Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tenggara kemudian menjadi bagian dari struktur federal RIS.
Mengapa Gagasan Itu Tidak Bertahan Lama?
Eksperimen federal tersebut akhirnya tidak bertahan lama. Keinginan masyarakat di berbagai daerah untuk kembali berada dalam negara kesatuan semakin kuat. Aspirasi tersebut berkembang seiring munculnya penolakan terhadap struktur federal yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Usai Proklamasi, Utusan Jepang Datang Melarang, Jawaban Bung Karno Mengejutkan
Dalam catatan sejarah Kalimantan Selatan, misalnya, sejumlah daerah federal seperti Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur kemudian bergabung ke dalam Republik Indonesia.
Pada 18 April 1950, Dewan Dayak Besar bersama Dewan Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara dibubarkan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian dari proses berakhirnya struktur federal di Kalimantan.
Jejaknya Masih Penting untuk Sejarah Kalimantan
Berakhirnya Dayak Besar tidak berarti kisah tersebut kehilangan arti. Justru keberadaannya memperlihatkan betapa kompleksnya perjalanan politik Kalimantan pada masa revolusi kemerdekaan.
Kisah Negara Dayak Besar bukan sekadar cerita tentang sebuah nama yang pernah muncul dalam sejarah. Ia menjadi bagian dari potret pergulatan politik Kalimantan setelah Proklamasi 1945, ketika berbagai kelompok menghadapi pilihan tentang bagaimana masa depan tanah Borneo seharusnya dibangun.
Editor : Silvina