PONTIANAK POST - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, berdampak langsung pada daerah, termasuk Kabupaten Sambas. Bupati Sambas, Satono, menyebut, Kabupaten Sambas harus menjalankan ketentuan dan peraturan tersebut. "Pemkab Sambas merupakan bagian dan satu kesatuan dari pemerintah pusat. Karena itu, kita harus sami’na wa atho’na, mengikuti apa yang telah ditetapkan Presiden RI," ujar dia, Rabu (12/2).
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini tentu berdampak pada pembangunan daerah. Pembangunan sektor infrastruktur, serta pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang semestinya dilakukan tahun ini, kemungkinan besar akan tertunda. "Banyak sekolah, khususnya sekolah inpres, yang masih tidak layak dan telah diusulkan melalui Dapodik untuk direhabilitasi. Namun, tahun ini nampaknya tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi maupun pembangunan," jelasnya.
Selain DAK, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami efisiensi. "Bukan hanya pembangunan infrastruktur yang terdampak, tetapi juga berbagai kegiatan pemerintahan. Rapat-rapat dikurangi, anggaran makan dan minum dipangkas, perjalanan dinas diefisiensi hingga 50 persen, serta pengadaan mesin dan hibah juga dibatasi," tambah Satono.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini diterapkan di tengah situasi menyambut Ramadan dan Idulfitri, di mana perekonomian Kabupaten Sambas sangat bergantung pada APBD. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat memahami kondisi yang ada. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Satono mengajak seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, hingga kepala desa untuk tetap semangat dan tidak putus asa. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai solusi di tengah keterbatasan.
“Saya sendiri telah membangun jembatan tanpa menggunakan APBD. Jika selama ini pembersihan parit di depan rumah dilakukan dengan anggaran pemerintah, masyarakat bisa bergotong royong melakukannya. Begitu juga dengan pembangunan masjid yang sebelumnya mendapat bantuan dari pemerintah, kini bisa digerakkan melalui amal dan donasi, terutama menjelang Ramadan," tutupnya. (fah)
Editor : A'an