PONTIANAK POST – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilihan 2024, Kamis (27/2) di Pemangkat.
Kegiatan ini menghadirkan Ketua KPU Kalimantan Barat Periode 2013-2018, Umi Rifdiyawati, yang bertindak sebagai moderator sekaligus narasumber.
FGD ini merupakan tindak lanjut dari Surat KPU Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024. Evaluasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional oleh KPU RI.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Sambas, Irawati, didampingi oleh Komisioner KPU Sambas, Risno dan Eko Juliansyah. FGD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Ketua dan Komisioner KPU Sambas, pegawai sekretariat, LO pasangan calon, Bawaslu Sambas, serta awak media.
Menurut Umi Rifdiyawati, evaluasi ini menjadi bagian dari proses perbaikan berjenjang, yang pada akhirnya akan disampaikan ke KPU RI. "Apa yang muncul dalam FGD ini akan dibawa oleh KPU Sambas ke tingkat provinsi, lalu dilanjutkan ke tingkat pusat. Semua saran, masukan, hingga apresiasi akan menjadi bagian dari laporan evaluasi nasional," jelas Umi.
Ia juga menilai diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai ide dan kritik yang disampaikan oleh peserta. "Tadi banyak sekali masukan yang menarik, termasuk kritik dan apresiasi. Semua ini akan direkam oleh KPU Sambas dan menjadi bahan pembahasan di tingkat provinsi," tambahnya.
Ketua KPU Sambas, Irawati, mengapresiasi seluruh peserta yang aktif berdiskusi dalam FGD ini. Ia juga menyampaikan bahwa KPU Sambas saat ini bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak dalam riset angka partisipasi pemilih pada Pilkada Sambas 2024.
"Riset ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, sehingga ke depan kami bisa menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," ungkapnya.
Menurut Irawati, tim riset saat ini masih melakukan pengumpulan data di lapangan dan dijadwalkan akan menyelesaikan penelitian pada Maret 2025. "Kami berharap hasil riset ini bisa menjadi pedoman untuk perbaikan di pemilu-pemilu berikutnya," tutupnya. (fah)
Editor : A'an