PONTIANAK POST – Bupati Sambas, Satono, menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, pada Rabu (19/3) di Yogyakarta. Kabupaten Sambas meraih peringkat pertama dalam Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
Penghargaan ini mencerminkan efektivitas upaya pencegahan korupsi yang diterapkan oleh Pemkab Sambas, khususnya dalam sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan. MCP sendiri merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk mengukur sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Satono menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas, yang terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. "Prestasi ini adalah bukti bahwa Pemkab Sambas serius dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mempertahankan standar tata kelola yang baik bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan dedikasi serta sinergi semua pihak agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. "Penghargaan ini bukan hanya pencapaian, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan," tambahnya.
Satono juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. "Saya mengapresiasi seluruh pihak, baik dari internal pemerintahan maupun masyarakat, yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas Pemkab Sambas," katanya.
Pencapaian ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Kabupaten Sambas. Yakob Pujana, anggota DPRD Sambas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih Pemkab Sambas. "Ini adalah prestasi membanggakan yang menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia juga berharap agar capaian ini tidak hanya menjadi sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi standar baru dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional. "Kami berharap Pemkab Sambas terus mempertahankan dan meningkatkan komitmen ini demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (ozi)
Editor : A'an