PONTIANAK POST - Penetapan Temajuk sebagai Kawasan Strategis Wisata Nasional oleh pemerintah pusat hingga kini belum membawa dampak nyata, bahkan perkembangannya masih stagnan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya dukungan regulasi.
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Nasdem, H Subhan Nur, menyampaikan hal ini pada Senin (21/4). Ia mengatakan bahwa meskipun Temajuk telah ditetapkan bersama Mandalika, NTB—yang kini telah menjadi lokasi ajang balap motor GP—namun perkembangan di Temajuk belum menunjukkan kemajuan berarti.
Menurut politisi tersebut, lambatnya pengembangan Temajuk disebabkan oleh tidak adanya penyesuaian regulasi yang diperlukan.
“Kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis, maka seharusnya tata ruangnya disesuaikan. Saat ini jalur Temajuk-Paloh masih termasuk wilayah konservasi, sehingga masyarakat atau pelaku usaha tidak bisa mengurus sertifikat lahan. Padahal, sertifikat itu penting sebagai jaminan modal usaha,” jelas Subhan.
Ia menambahkan bahwa dirinya telah mengusulkan agar wilayah Temajuk-Paloh dikeluarkan dari zona konservasi, sementara Paloh-Tanjung Selimpai tetap berada dalam kawasan konservasi.
Subhan menegaskan, pengembangan kawasan perbatasan tidak cukup hanya dari sisi fisik, tetapi juga perlu dukungan regulasi agar keduanya selaras demi kemajuan daerah. “Masyarakat dan tokoh Sambas, termasuk Kesultanan Sambas, punya kontribusi besar terhadap NKRI. Kami menuntut pemerintah pusat memberi lebih banyak peluang ekonomi di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Meski begitu, Subhan tetap mengapresiasi pembangunan jalan yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Kini yang dibutuhkan adalah pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan penetapan Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut. (fah)
Editor : Hanif