PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menekankan pentingnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Kabupaten Sambas. Hal itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Kabupaten Sambas, Selasa (22/4).
Menurut Norsan, rendahnya IPM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga harus menyasar sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“IPM menjadi salah satu indikator utama kemajuan suatu daerah. Maka, kita perlu branding pembangunan yang kuat di sektor kesehatan dan pendidikan, dimulai dari desa dan kecamatan,” ujar Norsan di Aula Kantor Bupati Sambas.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akan berdampak langsung terhadap daya saing daerah, sekaligus mengurangi angka kemiskinan dalam jangka panjang.
Dalam forum tersebut, Norsan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar siap mendukung upaya pembangunan strategis di Sambas, baik melalui bantuan hibah maupun kolaborasi lintas sektor. Dukungan itu diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program prioritas yang dirancang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Sambas.
“Kami di provinsi juga akan melihat peluang bantuan, baik hibah atau bentuk lain, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar,” ujarnya.
Meski Musrenbang kali ini menjadi ruang menyelaraskan visi Bupati dan Wakil Bupati dengan dokumen perencanaan daerah, Norsan menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan tetap kembali pada sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan dasar.
“Yang terpenting bukan hanya penyusunan dokumen, tetapi bagaimana janji-janji kepala daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan diwujudkan melalui program yang terukur,” tegasnya.
Musrenbang tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. (mse)