PONTIANAK POST — Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan nasional. Laju abrasi yang semakin mengganas—hingga mencapai 5 hingga 8 meter per tahun mengancam lahan pertanian, infrastruktur, dan permukiman warga.
Dalam upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi pesisir sekaligus mendengarkan keluhan warga.
Setelah menempuh perjalanan darat selama tujuh jam dari Pontianak, Herzaky berdialog dengan warga, kepala desa, camat, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan komitmen kuatnya untuk memperjuangkan percepatan pembangunan pengaman pantai tambahan sepanjang 400-450 meter yang belum direncanakan dalam anggaran tahun ini.
“Ini wilayah darurat. Jalan penghubung antarkecamatan mulai terancam terputus. Warga juga khawatir rumah dan lahannya akan tergerus laut,” ujar Herzaky, Sabtu (6/7).
Sejak 2021, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter, dilanjutkan pada 2023. Hingga saat ini, total panjang pengaman pantai di wilayah Sambas sudah mencapai lima kilometer. Namun, sisa 450 meter di Matang Danau masih rawan abrasi.
Kepala Desa Matang Danau, Halipi, menyampaikan bahwa sekitar 90 persen warganya adalah petani, dan sebagian besar lahan mereka berada di dekat garis pantai. Abrasi yang terus meluas membahayakan mata pencaharian mereka. “Kalau tidak dibangun tahun ini, tahun depan bisa benar-benar terputus akses jalan kita. Rumah warga juga bisa hilang,” tegasnya.
Herzaky menegaskan bahwa wilayah perbatasan seperti Matang Danau bukanlah “daerah pinggiran”, tetapi bagian penting dari “beranda negara” yang harus diperhatikan secara serius. “Seperti kata Pak Prabowo, daerah perbatasan adalah beranda negara, bukan belakang. Kita harus lebih peduli, bukan hanya daerah tengah Kalbar saja,” ujarnya.
Infrastruktur Pantai Bukan Sekadar Perlindungan, Tapi Juga Ekonomi dan Wisata
Lebih dari sekadar melindungi tanah dan bangunan dari hempasan gelombang, Herzaky menekankan bahwa pembangunan pengaman pantai memiliki manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
Struktur beton berukuran 80x80x80 cm dengan berat satu ton yang digunakan dalam proyek ini dibuat langsung di lokasi, sehingga menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, jika pembangunan selesai, kawasan ini berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata baru.
“Selain menjaga lingkungan, proyek ini bisa menjadi motor ekonomi. Bayangkan, nanti kalau sudah aman, tempat ini bisa jadi spot rekreasi atau wisata. Ini bisa dorong UMKM dan ekonomi kreatif,” papar Herzaky.
Kepala Satuan Kerja BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menyebutkan bahwa Matang Danau termasuk dalam program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia menjamin mutu dan spesifikasi bahan yang digunakan sesuai standar teknis tinggi agar tahan lama menghadapi gempuran ombak.
“Dengan struktur beton 1 ton, kami optimis pengaman pantai ini bisa bertahan puluhan tahun,” tutur Rusly.
Harapan Warga dan Dukungan Legislatif
Camat Paloh, Budi Susanto, menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat dalam merespons situasi di lapangan. Ia berharap kedatangan Herzaky dapat mempercepat realisasi proyek lanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini jembatan harapan bagi warga. Proyek ini menyentuh tiga aspek penting: lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat M. Isa, Anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in, serta tokoh masyarakat setempat.
Kunjungan ini menjadi simbol kehadiran negara di garda terdepan wilayah perbatasan, sekaligus memberikan harapan baru bagi masyarakat Matang Danau yang selama ini hidup di bawah ancaman abrasi. (den)
Editor : Hanif