PONTIANAK POST - Bupati Sambas, H Satono langsung temui ratusan warga yang turun aksi, Selasa (23/9) di Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Sejumlah tuntutan yang disampaikan langsung dijawab dan meminta dewan mengawalnya.
Dalam aksi yang diikuti ratusan massa yang mayoritas mengenakan pita kuning sampaikan beberapa aspirasi. Diantaranya masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Serta nasib para honorer yang mempertanyakan masa depannya.
Bupati Sambas, H Satono menyampaikan terimakasih atas kehadiran di Kantor DPRD Sambas. Dari banyaknya aspirasi yang disampaikan, Bupati Sambas mencatat ada lima poin penting. Pertama masalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang beberapa memang sudah disikapi.
"Saya tahu bagaimana kondisi jalan, saya berjalan memantau kondisi jalan, insya Allah, kalau 45 anggota dewan yang ada mendukung, serta masyarakat akan diupayakan pembangunanya.," kata Bupati Sambas.
Mengenai nasib guru honorer, sebagai kepala daerah. Dirinya berharap semuanya bisa masuk menjadi P3K paruh waktu. Namun itu semua memerlukan proses.
Pemkab Sambas juga sudah bertemu dengan Kemenpan dan RB serta BKN. " Selama ini, saya juga belum menyampaikan statemen berkaitan dengan pemberhentian, jadi saya mohon bekerjalan seperti biasa, dan mudah mudahan segera ada jawaban dari pusat melalui kementerian terkait," katanya.
Bupati juga menyampaikan, disini jadir juga Sekda Sambas selaku ketua TAPD dan Badang Anggaran DPRD. Mengenai adanya hutang Pemkab Sambas per September mencapai Rp200 Miliar. Satono balik mempertanyakan itu data dari mana. "Boleh tanyakkan ke Bank mana hutang sebesar itu, kemudian ada juga informasi hibah Rp150 miliar, saya tak tahu, apakah itu hibah dari provinsi maupun pusat, karena itu bisa saja terjadi yakni melalui DIPA," katanya.
Selanjutnya mengeni wilayah tambang rakyat, Bupati mengharapkan kepada warga yang ada lahan berpotensi, silahkan diajukan. Pemkab sambas sudah berkonsultasi ke provinsi mengenai ini.(fah)
Editor : Hanif