PONTIANAK POST - Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bukan semata tentang aktivitas tambang. Namun juga menjadi upaya menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Sambas Governance Watch (SGW), Uray Guntur Saputra saat kegiatan Workshop Tata Kelola Pertambangan Rakyat Kabupaten Sambas.
Menurutnya, diperlukan persepsi yang sama sebagai awal penting untuk membangun arah kebijakan daerah dalam penetapan WPR. Hal inilah yang menjadi tujuan pelaksanaan workshop yang digagas SGW.
“Workshop ini sebagai langkah awal menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan. Pertambangan rakyat memiliki potensi besar terhadap PAD dan penciptaan lapangan kerja, namun harus dijalankan dengan prinsip tertib, aman, dan berkelanjutan,” kata Uray.
Disebutkannya, sikap dan pandangan dari pemegang kebijakan menjadi bagian penting dalam memperkuat arah kebijakan tata kelola pertambangan rakyat di tingkat daerah. Sehingga pihaknya mengapresiasi pemerintah, DPRD Kabupaten Sambas serta kepolisian.
Pemkab Sambas melalui OPD teknis, Ketua Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, dalam workshop, secara terbuka menyampaikan sikap dan pandangan.
"Kami melihat ini komitmen para pemegang kebijakan dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Begitu juga kepada Dr. Fakhmi, M.Si. dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan pandangan komprehensif terkait arah kebijakan dan strategi pengembangan WPR di Kalimantan Barat,” katanya.
Dalam workshop, juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, yang nantinya disampaikan ke pemerintah agar bisa dijadikan pijakan awal guna menindaklanjuti kebijakan penetapan WPR.
Nantinya, apa yang dihasilkan dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memberi kepastian hukum, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
"WPR yang tertib dan berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat,” katanya. Termasuk bagaimana peran kepolisian juga sangat penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang kondusif selama proses penataan pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas. (fah)
Editor : Hanif