PONTIANAK POST - Anggota DPRD Kabupaten Sambas Yakob Pujana mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah mencatat sebagai daerah di Kalimantan Barat dengan pertumbuhan realisasi belanja positif disaat sebagian besar kabupaten/kota mencatatkan kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).
Hal tersebut berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, saat menyampaikan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar hingga September 2025.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas Yakob Pujana menilai atas apa yang disampaikan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, menjadi hal positif tentang Kabupaten Sambas. Sehingga ini menjadi sebuah motivasi kedepannya, untuk terus melakukan yang terbaik.
“Kami tentunya mengapresiasi, ini bukan perkara mudah, terlebih banyak daerah di Kalimantan Barat mencatatkan penurunan realisasi belanja, justru Kabupaten Sambas merealisasikan belanja positif,” kata Politisi PKB Sambas ini, Senin (4/11). Yakob berharap apa yang diraih terus dipertahankan, sehingga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sambas.
Sebelumnya diberitakan harian ini, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Gunawan Setiono, menyebutkan pajak daerah di tingkat kabupaten/kota masih didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan capaian Rp587,95 miliar.
Tiga pajak konsumtif terbesar yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp587,95 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp400,66 miliar, serta Pajak Rokok Rp270,26 miliar. Selain pajak konsumtif, pendapatan daerah juga diperoleh dari pajak nonkonsumtif dan opsen pajak.
Dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mencatatkan realisasi dan pertumbuhan pendapatan tertinggi hingga September 2025, yakni sebesar Rp1,475 triliun dengan pertumbuhan 14,74 persen (YoY).
Kabupaten Sambas juga mencatatkan pertumbuhan realisasi belanja positif dengan nilai Rp1,259 triliun, tumbuh 15,12 persen (YoY). Sebaliknya, beberapa daerah mengalami penurunan signifikan, seperti Kapuas Hulu turun 39,13 persen, Mempawah turun 22,42 persen, Kayong Utara turun 21,86 persen, dan Pemerintah Provinsi Kalbar turun 29,75 persen.
Mengenai kinerja belanja daerah justru menurun cukup tajam. Total belanja konsolidasi seluruh kabupaten/kota dan provinsi tercatat Rp13,816 triliun, turun dari Rp16,276 triliun pada September 2024 atau mengalami kontraksi 15,12 persen (YoY). (fah)
Editor : Hanif