SANGGAU - Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat, Sri Nurhayati mengatakan produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berasal dari wilayah perbatasan sudah sangat bagus. Hanya saja, belum sepenuhnya berkembang dengan baik. Masih sangat dibutuhkan pendampingan-pendampingan agar kedepannya semakin baik.
"Kalau perkembangan UMKM diperbatasan, setahu saya, memang belum terlalu berkembang. Tapi, produk-produknya, seperti di Bengkayang itu bagus-bagus. Potensinya besar, cuma itu tadi. Contohnya anyaman. Anyaman rotan yang di Kecamatan Jagoi itu sudah bagus, cuma kita masih perlu membinanya seperti misalnya tentang desain dan lainnya. Nah, mungkin kita juga tahu bahwa minat pembeli atau orang berubah, sehingga harus kita kembangkan lagi," ungkapnya ketika berada di Kabupaten Sanggau, Kamis (8/8).
Berkenaan dengan kegiatan fasilitasi kemitraan, temu usaha dan pelatihan UMKM untuk wilayah perbatasan yang digelar di Keraton Sanggau, Sri menjelaskan bahwa sejatinya kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan UMKM yang ada di wilayah perbatasan, terutama sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
"BPPD ini sebenarnya fokus di wilayah perbatasan. Hanya saja, kebetulan untuk hari ini (Kamis,red), kegiatannya kita gabung dengan produk-produk UMKM yang ada di Sanggau. Pada tahun ini, kegiatan kami dari BPPD ada dua kabupaten. Sekira dua pekan lalu, kami mengadakannya di Kabupaten Bengkayang. Tetapi untuk pamerannya di Sanggau," jelasnya.
Sri menjelaskan, tujuan utama kegiatan yang diselenggarakan tersebut yakni menjajaki kerjasama antara pihak ketiga (Pengelola UMKM) dengan Loka Kreasi UMKM. Nantinya, produk-produk UMKM akan didorong masuk dalam dunia usaha perhotelan.
"Tujuan utama kami ini lebih pada adanya kerjasama antara pihak ketiga yang mengelola UMKM dengan Loka Kreasi UMKM yang akan mendorong produk-produk ini masuk ke hotel. Jadi, kami berupaya agar pemasaran produk-produk UMKM kedepannya memiliki pangsa pasar yang lumayan besar. Produk mereka juga tidak macet. Kan kasian kalau produksi terus tetapi tidak ada yang beli. Nah, ini yang sedang kami upayakan sehingga nanti pertumbuhan ekonomi di perbatasan akan lebih meningkat," terangnya.
Ditanya mengenai data jumlah UMKM yang berada di wilayah perbatasan, dirinya mengakui bahwa data dasarnya memang belum ada. Apalagi, saat ini, banyak sekali lembaga, instansi bahkan kementerian yang mendorong keberadaan UMKM.
"Mengenai jumlah UMKM di perbatasan, sejauh ini data dasarnya belum ada. Kita tahu, yang mendorong UMKM saat ini cukup banyak. Beberapa kementerian juga ada, lembaga juga, kemudian ada BUMN. Semestinya, data ini memang harus ada di provinsi. Kita kan punya Dinas Koperasi dan UM di provinsi. Kami sedang menjajaki itu dan nanti akan kami petakan mana UMKM yang ada di perbatasan," katanya.
Sejumlah UMKM di perbatasan, lanjut Sri, juga mengalami kendala diantaranya bahan baku dan pemasaran. Untuk itu, memang dibutuhkan pembinaan yang intens kepada mereka, sehingga dapat diberikan alternatif solusi dalam pengembangan UMKM-nya.
"Mengenai kendala UMKM, dari tahun lalu, kami sudah mengikutinya terutama di bahan baku, kemudian di pemasaran. Untuk itu peran kita, pemerintah juga perlu mendorong untuk pembinaan tadi. Kalau ada kolaborasi seperti yang diadakan bersama asperindo dengan BUMN beberapa waktu lalu, itu untuk memberikan bantuan modal dan pelatihan. Jadi, UMKM memang harus terus didampingi, makanya perlu dipetakan, jadi ada level satu, level dua, level tiga sehingga treatmennya akan beda-beda dalam pendampingannya. Bantuannya juga akan beda-beda, terus apa, siapa yang berbuat apanya tu jelas. Seharusnya sih seperti itu menurut saya," jelas dia. (sgg)
Editor : A'an