SANGGAU - Meski diberikan hak pilih, aparatur sipil negara (ASN) diminta tetap netral saat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Hak pilih yang diberikan negara lebih kepada hak warga negara, meskipun terkadang masih menimbulkan pro dan kontra karena status kepegawaian.
"Kemarin itu, saya sebagai pejabat sekretaris daerah diundang ke Jakarta. Dari pertemuan di sana diketahui bahwa memang harus mengutamakan netralitas ASN dalam pilkada," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sanggau, Aswin Khatib saat diwawancarai Pontianak Post, Kamis (10/10).
"Satu kelemahan kita, para ASN masih diberi hak untuk memilih. Beda dengan instansi lain, seperti Polri atau TNI, kan tidak memilih. Kita masih memilih. Artinya, di dalam keluarga itulah sebenarnya hak pilih nanti. Tapi, mengenai pilihan itu jangan kita bicarakan di luar," sambung dia.
Dikatakannya, sepanjang aturan mengenai netralitas tersebut masih berlaku, artinya para ASN harus berpedoman pada hal tersebut. Aswin juga memperingatkan para ASN agar tidak menabrak aturan yang ada.
"Biar bagaimanapun posisi kita tetap harus netral, kita tidak boleh, apalagi berupaya untuk menggiring opini kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon pasangan, itu jelas tidak bisa," tegasnya.
Dirinya berharap lembaga pengawas seperti bawaslu dapat maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Laporan-laporan yang masuk harus segera ditindaklanjuti, termasuk yang menyangkut para ASN.
"Memang Bawaslu kita harapkan pengawasannya lebih detail. Sekiranya dapat laporan langsung segera ditindaklanjuti. Memang birokrasi itu mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa sebenarnya yang harus kita tetapkan. Nah, itu jangan dulu. Sekarang kan sudah berubah," terangnya. (sgg)
Editor : A'an