PONTIANAK POST — Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan bahwa setiap penerima dana hibah wajib memastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah di Ruang Rapat Daranante, Rabu (10/12).
Dalam arahannya, Susana menekankan bahwa dana hibah merupakan instrumen dukungan pemerintah bagi lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas sosial. Karena bersumber dari APBD, maka pengelolaannya tidak hanya harus sesuai aturan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara transaparan dan akuntabel.
“Dana hibah bukan sekadar bantuan pemerintah, tetapi investasi sosial. Dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Susana.
Ia mengingatkan seluruh penerima hibah untuk menyusun dan menyampaikan LPJ secara lengkap, sesuai standar pelaporan, dan tepat waktu. Tenggat penyerahan laporan ditetapkan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya, sehingga proses verifikasi dan administrasi anggaran dapat berjalan lancar.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi lembaga penerima hibah yang lalai dalam menyampaikan laporan maupun tidak mampu menunjukkan bukti penggunaan anggaran secara jelas.
“Akurasi laporan menentukan keberlanjutan program. Jika LPJ baik, pemerintah dapat terus memberikan dukungan di tahun berikutnya,” tambah Susana.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri perwakilan organisasi penerima hibah serta jajaran perangkat daerah terkait. (Agg)
Editor : Hanif