PONTIANAK POST – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sanggau kembali mencuat ke publik. Aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalbar, diminta segera turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Informasi yang dihimpun mengindikasikan bahwa BBM bersubsidi diduga disalurkan ke sejumlah lokasi tambang ilegal di wilayah Kecamatan Meliau, tepatnya di kawasan Desa Kuala Rosan dan sekitar Sungai Kembayau. BBM tersebut ditengarai digunakan untuk mengoperasikan mesin dompeng yang menjadi alat utama aktivitas PETI.
Seorang tokoh masyarakat Kalbar, Wan Daly Suwandi, mendesak kepolisian agar tidak ragu mengusut tuntas dugaan tersebut. Ia menilai praktik penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius karena merugikan negara dan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
“BBM subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, bukan untuk mendukung aktivitas ilegal seperti tambang tanpa izin. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih,” tegas Wan Daly, Sabtu (3/1).
Menurutnya, selain menimbulkan kerugian negara, penggunaan BBM subsidi untuk PETI juga berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran sungai hingga rusaknya ekosistem di sekitar lokasi tambang.
Wan Daly juga meminta Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Riswanto memberikan perhatian serius terhadap dugaan tersebut, termasuk menelusuri jalur distribusi BBM dan pihak-pihak yang diduga menjadi pemasok.
“Jika benar ada oknum yang menyalurkan BBM subsidi ke tambang ilegal, maka itu kejahatan serius. Kami berharap Polda Kalbar segera mengungkap dan menangkap pelakunya,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Upaya konfirmasi ke pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi yang berimbang.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan penyelewengan BBM subsidi yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara konsisten agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan untuk kepentingan ilegal.(agg)
Editor : Hanif