PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan penguatan sektor pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan layanan dasar sebagai fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal tersebut dipaparkan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, dalam Musrenbang RKPD di Hotel Harvey, Kamis (12/3).
Bupati Ontot menjelaskan, kebijakan pembangunan akan menitikberatkan pada keselarasan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah penuntasan penataan Taman Arongk Belopa.
"Arongk Belopa kita siapkan sebagai ruang publik yang representatif. Tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga sebagai ruang terbuka hijau yang memberi manfaat luas bagi masyarakat," ujar Ontot.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab Sanggau berkomitmen mendorong sektor ekonomi kreatif melalui optimalisasi kawasan Sabang Merah dan Istana Surya Negara. Agenda rutin seperti Sabang Merah Weekend dan Sunday Morning akan terus diperkuat untuk mewadahi pelaku UMKM lokal.
Di bidang kebudayaan, pemerintah berencana membangun "Kampoenk Budaya" di kawasan Sabang Merah sebagai simbol keberagaman. Rencana ini akan didukung dengan pelaksanaan Bulan Budaya yang melibatkan sembilan paguyuban secara bergiliran.
"Selain memperkuat harmonisasi, kegiatan ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi ekonomi kerakyatan," tambahnya. Terkait kelestarian alam, Ontot juga mencatat hingga kini telah ditetapkan 11 masyarakat hukum adat dan empat hutan adat sebagai bagian dari misi menjaga keseimbangan ekologi.
DPRD Soroti Krisis Guru dan Sarana Pendidikan
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sanggau, Paulus, memberikan catatan kritis terhadap sektor pendidikan. Ia menilai infrastruktur sekolah dasar di daerah terpencil masih sangat memprihatinkan.
"Infrastruktur pendidikan, terutama SD, masih memerlukan perhatian serius. Banyak bangunan sekolah yang rusak, termasuk sarana penunjang seperti meja dan kursi," ungkap Paulus di forum yang sama.
Paulus juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sanggau saat ini mengalami krisis tenaga pendidik. Selain itu, kondisi rumah dinas guru di pelosok banyak yang tidak layak huni.
Oleh karena itu, ia mendesak agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tetap dipenuhi sesuai amanah undang-undang dalam RKPD 2027. "Kami berharap anggaran ini konsisten dipenuhi agar anak-anak di Sanggau mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas," pungkasnya. (*)
Editor : Hanif