PONTIANAK POST - Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memperkuat pengawasan udara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat melalui pelatihan intensif kemampuan anti-drone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan pesawat tanpa awak di kawasan perbatasan RI-Malaysia.
Komandan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Letkol Arh. Andy Qomarudin, mengatakan pelatihan dilaksanakan di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, Sabtu (23/5/2026).
“Personel harus memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman di daerah operasi,” ujar Andy.
Menurut dia, perkembangan teknologi drone saat ini menuntut personel pengamanan perbatasan memiliki kemampuan deteksi dan penanganan ancaman udara secara cepat dan terukur.
Fokus pada Deteksi Dini dan Penanggulangan Drone
Pelatihan tersebut melibatkan pemateri teknis dari Yonkomlek Puskomlekad. Materi yang diberikan difokuskan pada kemampuan deteksi dini, identifikasi ancaman udara, hingga langkah penanggulangan atau counter-drone yang dapat diterapkan langsung di lapangan.
Sebanyak 24 personel inti Satgas mengikuti simulasi dan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Penguasaan teknologi pengawasan dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya ancaman keamanan berbasis teknologi. Drone disebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal apabila tidak diantisipasi secara maksimal.
“Penguasaan teknologi pengawasan dan penanggulangan drone menjadi kebutuhan penting di tengah berkembangnya ancaman keamanan berbasis teknologi di wilayah perbatasan,” katanya.
Pengawasan Diperluas hingga Wilayah Pesisir Temajuk
Selain di kawasan perlintasan utama Entikong, penguatan kemampuan anti-drone juga dilakukan di wilayah pesisir Pantai Temajuk, Kabupaten Sambas.
Kawasan tersebut menjadi perhatian karena memiliki karakteristik perbatasan laut dan pantai yang cukup terbuka. Pengawasan udara dinilai penting untuk mendukung patroli konvensional yang selama ini memiliki keterbatasan jangkauan.
“Pelatihan serupa juga diperkuat di kawasan pesisir Pantai Temajuk sebagai langkah memperkuat pengawasan sektor perbatasan laut dan pantai,” ujar Andy.
Ancaman Jalur Tikus hingga Spionase Jadi Perhatian
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat selama ini menghadapi berbagai tantangan keamanan. Mulai dari keberadaan jalur tidak resmi atau jalur tikus, penyelundupan barang ilegal, hingga potensi spionase lintas negara.
Keberadaan drone dinilai dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan aparat maupun mengirim barang secara ilegal melintasi batas negara.
Melalui pelatihan tersebut, TNI AD berupaya memperkuat sistem pengamanan wilayah dengan mengintegrasikan pengawasan dimensi udara sebagai bagian dari modernisasi pertahanan perbatasan.
“Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pengamanan wilayah perbatasan guna menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara di kawasan perbatasan RI–Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat,” kata Andy. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro