PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi utama menekan angka stunting ternyata belum menunjukkan hasil signifikan di Kabupaten Sanggau. Setelah berjalan sekitar 1,4 tahun sejak diluncurkan pada 17 Februari 2025, angka stunting justru mengalami kenaikan pada Triwulan I Tahun 2026.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 21,48 persen. Angka tersebut sempat turun menjadi 20,50 persen pada 2025 dan menempatkan Sanggau sebagai daerah dengan capaian penurunan stunting terbaik kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak.
Namun memasuki Triwulan I 2026, angka stunting kembali naik menjadi 21,82 persen atau meningkat 1,32 persen.
Baca Juga: Air Mata Kepala BGN Baru, 63 Juta Penerima MBG Akan Dievaluasi Total
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program MBG yang selama ini diklaim mampu mempercepat penurunan stunting di daerah.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengaku heran dengan tren tersebut. Menurutnya, kenaikan angka stunting di tengah berjalannya program MBG merupakan sebuah anomali yang harus segera ditelusuri penyebabnya.
“Pada tahun 2025 kita mendapat prestasi penanganan stunting terbaik kedua di Kalimantan Barat. Tetapi pada 2026 justru terjadi peningkatan. Ini anomali yang harus kita kaji secara serius,” ujar Susana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6).
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sanggau, Susana menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui apakah persoalan terletak pada mekanisme distribusi, cakupan penerima manfaat, atau ketidaktepatan sasaran program.
“Kalau tujuan utama MBG salah satunya menekan stunting, maka hasil yang muncul seharusnya menunjukkan tren penurunan. Ketika data justru memperlihatkan kenaikan, tentu ada sesuatu yang harus dievaluasi secara mendalam,” katanya.
Susana juga mengkritisi pola pelaksanaan program MBG yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Ia menilai pemerintah pusat perlu meninjau kembali prioritas lokasi pembangunan dapur MBG agar manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
“Kami di daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Tetapi jika targetnya menurunkan stunting, maka daerah-daerah dengan angka stunting tinggi seharusnya menjadi prioritas utama. Jangan sampai fasilitas dan layanan lebih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan sementara kantong-kantong stunting belum tersentuh secara maksimal,” tegasnya.
Kenaikan angka stunting tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Di tengah besarnya anggaran dan ekspektasi publik terhadap program MBG, masyarakat kini menunggu hasil evaluasi pemerintah untuk memastikan program unggulan nasional itu benar-benar efektif menjawab persoalan gizi dan stunting di daerah. (agg)
Editor : Miftahul Khair