PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengingatkan kepala daerah agar tidak mudah dibohongi oleh Sekda, Bappeda, Badan Keuangan, Kepala Bagian Umum maupun kepala OPD dalam penyusunan program kerja yang berpotensi memboroskan anggaran.
Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/8), Aswin menilai pernyataan tersebut tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya para pejabat di daerah.
Menurutnya, jika memang terdapat oknum yang melakukan penyimpangan, hal itu bersifat individual dan tidak mencerminkan seluruh birokrasi pemerintahan daerah.
"Mungkin di daerah lain ada yang seperti itu satu dua orang, tapi tidak bisa digeneralisir semuanya sama. Tata kelola keuangan memiliki pengawasan berlapis, mulai dari inspektorat kabupaten/kota, provinsi, bahkan dari Kemendagri juga ikut mengawasi. Selain itu, aparat penegak hukum juga mengawasi kita," ujar Aswin.
Ia menjelaskan, sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini telah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat sehingga ruang untuk melakukan penyimpangan sangat terbatas.
Selain itu, kata Aswin, setiap kepala daerah juga memiliki kewenangan sekaligus kemampuan untuk menilai usulan program yang diajukan perangkat daerah.
Di Kabupaten Sanggau, lanjutnya, Bupati merupakan mantan birokrat yang memahami secara menyeluruh mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
"Kepala daerah kami memahami betul pengelolaan keuangan, karena beliau mantan birokrat. Kepala daerah adalah pejabat pengelola keuangan tertinggi di daerah, jadi beliau tahu apa-apa saja yang tidak masuk akal," tegasnya.
Aswin juga menekankan bahwa seluruh ASN, khususnya pejabat struktural, telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan sehingga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan tugas.
"Kami tidak akan, dan tidak mau membohongi kepala daerah kami, karena kami diangkat dengan sumpah dan janji. Kami diangkat karena kami punya integritas. Kalau kami berbohong, sama saja kami tidak punya integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS," katanya.
Sebelumnya, pernyataan Mendagri Tito Karnavian beredar luas di berbagai platform media. Dalam pernyataannya, Tito mengingatkan para kepala daerah agar lebih teliti dalam menyusun program kerja dan tidak mudah dikelabui oleh bawahannya dengan usulan kegiatan yang dinilai tidak efektif maupun berpotensi membebani anggaran daerah. (agg)
Editor : Miftahul Khair