PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dampak bencana asap di wilayah Kabupaten Sanggau.
Upaya tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Gelar Pasukan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sanggau Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Senin (31/8) pagi.
Dalam apel tersebut, kekuatan personel yang disiapkan meliputi satu peleton Kompi 3 Brimob Batalyon A Pelopor, satu peleton Polres Sanggau, satu peleton Batalyon TP 833 Bumi Daranante, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, UPT KPH Timur dan Barat, Manggala Agni, BPBD, Tagana, Dinas Kesehatan, serta PMI Kabupaten Sanggau.
Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan bahwa penanggulangan karhutla bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Penanggulangan bencana tidak boleh hanya dipandang sebagai tugas pemerintah. Keterlibatan TNI, Polri, pemerintah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, pegiat kebencanaan dan kemanusiaan, serta media merupakan wujud pendekatan pentahelix dalam menghadapi ancaman karhutla,” ujar Yohanes.
Menurutnya, apel tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memperkuat koordinasi dan mengubah paradigma penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama.
Seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Sanggau, kata Bupati, harus mampu bergerak secara terkoordinasi dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, pemadaman hingga penanganan dampak karhutla.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan dan titik panas dapat segera dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” kata bupati.
Bupati juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kebakaran yang meluas dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta menimbulkan asap yang berpotensi melintasi batas wilayah administrasi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, pada periode Juli hingga Agustus 2026 tercatat 10.089 titik panas atau hotspot yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan membutuhkan respons cepat serta terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai langkah penguatan penanganan, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 269/BPBD/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau.
Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Sanggau Nomor 270/BPBD/2026 tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
Penetapan status tanggap darurat tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Sanggau.
Selain mengerahkan kekuatan personel, dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Dalam kesempatan tersebut, PT Finnantara Intiga menyerahkan 10 unit mesin pemadam kebakaran melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Sanggau juga menyampaikan apresiasi kepada PT ASP dan PT PLN Power atas kontribusi dan dukungan yang diberikan dalam upaya penanggulangan karhutla di Kabupaten Sanggau.
Bupati menilai dukungan dunia usaha merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam menghadapi bencana, baik melalui penyediaan personel, peralatan maupun dukungan operasional.
“Penanganan karhutla membutuhkan kekuatan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” tegasnya.
Melalui apel gelar pasukan tersebut, Pemkab Sanggau memastikan seluruh unsur yang tergabung dalam penanganan karhutla memiliki kesiapan untuk bergerak secara cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Kecepatan informasi dari masyarakat dinilai sangat penting untuk mempercepat respons petugas, terutama terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah yang jauh dari pusat permukiman.
Dengan diperkuatnya sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen membangun sistem penanganan karhutla yang cepat, terpadu, terukur dan berkelanjutan, guna melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, serta meminimalkan dampak bencana asap di Kabupaten Sanggau. (agg)
Editor : Miftahul Khair