PONTIANAK POST — Pemerintah Kota Singkawang memperketat upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di tengah derasnya arus informasi yang kian sulit dikendalikan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Basement Kantor Wali Kota, Jumat (5/12), sejumlah pemangku kepentingan duduk satu meja untuk membahas kerawanan terbaru yang berpotensi memicu gesekan sosial.
Mewakili Wali Kota Singkawang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Singkawang, Yulianus Anus, menegaskan bahwa dinamika sosial yang berubah cepat menuntut pemerintah memperbarui pola mitigasi keamanan kota.
“Kita berkumpul untuk melihat perkembangan terbaru serta memahami dinamika sosial, agar langkah menjaga keamanan dan keharmonisan Kota Singkawang semakin kuat,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Yulianus menilai penyebaran informasi yang tak lagi terkontrol menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kota dengan tingkat keberagaman tinggi seperti Singkawang. Arus misinformasi di media sosial, katanya, dapat memicu kesalahpahaman yang berujung konflik. “Teknologi membuat informasi mengalir deras, dan sebagian besar masyarakat mendapatkannya dari media sosial tanpa tahu kebenarannya. Ini yang bisa memicu perselisihan,” tegasnya.
Ia meminta tokoh adat, agama, dan masyarakat berperan aktif menjadi penjaga harmoni sosial sekaligus penyeimbang ruang informasi publik. Yulianus juga mengingatkan bahwa posisi Singkawang sebagai jalur perdagangan dan destinasi wisata membawa dua sisi: peluang ekonomi sekaligus potensi ancaman jika tidak diantisipasi. “Banyak orang singgah untuk berwisata, berbisnis, atau bekerja. Kita tidak boleh lengah. Keuntungan besar harus diimbangi kewaspadaan,” katanya.
Ia menegaskan mitigasi bukanlah sikap curiga terhadap pendatang maupun wisatawan, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan kota. “Antisipasi itu bukan berarti kita selalu curiga. Ini soal kewaspadaan dini,” pungkasnya. (har)
Editor : Hanif