PONTIANAK POST – Komisi II DPRD Kota Singkawang menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembahasan strategi pengembangan sumber pendapatan baru. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Singkawang, Harry Sarasati Widha Sugeng, berlangsung di Ruang Rapat AKD DPRD Kota Singkawang.
Hearing tersebut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Singkawang serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
Harry mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi realisasi PAD sekaligus mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal.
“Tujuan hearing ini adalah mengevaluasi realisasi PAD dan mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru guna memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif,” ujarnya, Minggu (11/1).
Menurut Harry, capaian PAD Kota Singkawang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian, di antaranya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih rendah.
Selain itu, pengelolaan parkir nonpemerintah dinilai belum memiliki kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Permasalahan serupa juga ditemukan pada sektor usaha kecil dan menengah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Harry menekankan pentingnya upaya digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.
“Diperlukan inovasi pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, agar pengelolaan PAD dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Ia menambahkan, dengan dukungan regulasi yang jelas dan kolaborasi lintas sektor, kemandirian fiskal daerah diharapkan dapat tercapai secara bertahap.
“Perlu langkah strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak agar peningkatan PAD dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di Kota Singkawang,” ungkapnya.
Dengan demikian, Komisi II DPRD berharap PAD Kota Singkawang dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (har)
Editor : Hanif