PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Singkawang bergerak cepat mengatasi krisis kepemilikan hunian di wilayahnya. Melalui program nasional Tiga Juta Rumah, Singkawang mendapat jatah alokasi 4.000 unit rumah subsidi.
Program ini dibidik untuk menekan angka backlog (kesenjangan kepemilikan rumah) sekaligus menyasar ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum memiliki rumah pribadi.
Komitmen serius ini ditegaskan oleh Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, usai membuka Sosialisasi Program Percepatan Penyediaan Rumah Subsidi di lantai dasar Kantor Wali Kota.
Menurut Tjhai Chui Mie, tantangan terbesar saat ini bukan pada ketersediaan unit, melainkan minimnya literasi masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah subsidi. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) sengaja mempertemukan calon pembeli dengan pihak pengembang (developer) secara langsung.
Baca Juga: Panduan Feng Shui 101: Trik Tata Ruang Simpel untuk Hadirkan Vibes Positif di Rumah Anda
Salah satu daya tarik utama dalam program kali ini adalah fleksibilitas masa kredit yang sangat panjang. Pemkot Singkawang memperkenalkan skema tenor hingga 40 tahun—sebuah langkah berani untuk memastikan cicilan bulanan berada di angka yang sangat terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN muda.
"Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan per bulan menjadi jauh lebih ringan. Ini adalah peluang emas bagi masyarakat yang selama ini mengontrak untuk akhirnya bisa memiliki rumah sendiri," ujar Tjhai Chui Mie optimistis.
Langkah ini dinilai krusial mengingat beban pemenuhan hunian di Singkawang masih sangat tinggi. Berdasarkan data akhir tahun 2025, angka backlog di Kota Singkawang menembus 8.174 keluarga atau sekitar 13,21 persen. Angka ini menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk menelurkan kebijakan yang agresif.
Sementara itu, Kepala Disperkimta Kota Singkawang, Awang Dicko Mahendra, memetakan bahwa ada sekitar 709 ASN di lingkungan Pemkot Singkawang yang masuk dalam radar potensial penerima manfaat program ini. Tak hanya memanjakan konsumen dari sisi tenor, Pemkot Singkawang juga memberikan "karpet merah" bagi para pengembang agar proyek ini berjalan ngebut.
Pemerintah daerah resmi membebaskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk proyek rumah subsidi.
"Kebijakan pembebasan pajak dan perizinan ini adalah langkah strategis kami untuk menekan biaya produksi di tingkat pengembang. Jika biaya pembangunan bisa dipangkas, maka harga jual ke masyarakat akan tetap aman dan kualitas bangunan tetap layak huni," pungkas Awang Dicko. (har)
Editor : Hanif