PONTIANAK POST - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik melalui agenda Public Expose. Kegiatan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari dana peserta, pemerintah, dan pemberi kerja.
Meski mencatat berbagai kemajuan, keberlanjutan Program JKN masih menghadapi sejumlah tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan terdapat empat fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, yakni menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi.
Baca Juga: Hasil TKA Singkawang Lampaui Rata-Rata Nasional, Asmadi: Penguatan Numerasi Tetap Jadi Prioritas
"Terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Stevanus.
Menurutnya, penerapan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan integritas menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam mengelola dana publik.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan implementasi nyata amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai menunjukkan tren positif, antara lain melalui peningkatan kualitas layanan yang semakin responsif, perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, serta penguatan tata kelola kelembagaan.
Meski demikian, Timboel mengingatkan agar berbagai capaian tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor sehingga manfaat Program JKN dapat dirasakan secara berkelanjutan dan merata oleh seluruh masyarakat.
Baca Juga: Program JKN Makin Kuat, BPJS Kesehatan Ungkap 282,7 Juta Peserta dan Dana Kelolaan Rp30 Triliun
Dari sisi makroekonomi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menekankan pentingnya mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah dalam memandang anggaran kesehatan.
Menurutnya, ketahanan finansial Program JKN menjadi kunci dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. (har)
Editor : Hanif