PONTIANAK POST - Pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sintang masih terus digalakkan oleh pemerintah. Beberapa bangunan sekolah baru juga telah didirikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat Rita Hastarita menuturkan selain bangunan sekolah tambahan, saat ini di Kabupaten Sintang juga masih memerlukan guru produktif untuk mengisi sekolah-sekolah di daerah pedalaman.
"Tahun 2024 kami ada membangun SMK di Kecamatan Ambalau, itu salah satu kecamatan paling ujung akses jalan bisa sampai dua hari dari Kota Sintang, tantangan di sana guru produktif belum terisi sampai saat ini," ujar Rita Hastarita di Sintang, kemarin.
Rita menyatakan dalam proses pemerataan pendidikan di daerah tentunya juga diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. "Tentunya kami juga memerlukan bantuan dari pusat," tutur Rita.
Selain itu, ia menilai juga diperlukan universitas tambahan yang bisa dibangun diseluruh kabupaten di provinsi ini. "Di kabupaten juga memerlukan perguruan tinggi untuk mendorong kenaikan IPM. Sehingga terpenuhi aksesnya tidak hanya sampai dijenjang SMA dan SMK saja," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Sintang Agung Gumiwang menegaskan bahwa penugasan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah pedalaman tidak boleh terhambat hanya karena kondisi jalan yang rusak. Ia menyebut bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), guru yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan di mana saja.
"Jika sudah menjadi ASN atau PNS, maka harus siap bertugas di mana pun. Ini perlu menjadi perhatian Disdikbud Provinsi agar penugasan guru tidak terganggu hanya karena faktor infrastruktur," ujar Agung, Minggu (9/2).
Ia juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Dinas PUPR baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk meningkatkan koordinasi dalam menangani kondisi jalan menuju sekolah-sekolah yang baru dibangun. Menurutnya, jika pembangunan SMK di wilayah pedalaman dapat terlaksana, maka seharusnya masih ada akses yang memungkinkan, baik melalui jalur darat maupun sungai.
"Kalau sekolah bisa dibangun, artinya masih ada akses yang bisa digunakan. Jadi, perlu ada sinergi antara dinas terkait agar infrastruktur yang ada dapat mendukung mobilitas tenaga pendidik," jelasnya.
Kendati demikian, Agung mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang telah mendirikan SMK di daerah pedalaman. Namun, ia mengingatkan agar persoalan jalan yang rusak tidak menjadi penghambat dalam penugasan guru.
Ia berharap ada koordinasi lebih erat antara Disdikbud Kabupaten, PU Provinsi, dan PU Kabupaten agar perbaikan jalan di titik lokasi pembangunan SMK bisa segera menjadi prioritas. "Semoga ada perhatian khusus terhadap perbaikan infrastruktur ini, agar pendidikan di pedalaman bisa berjalan optimal," tutupnya. (nda)
Editor : A'an