PONTIANAK POST - Upaya peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian kembali mendapat perhatian serius. Demi memenuhi itu, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kalimantan Barat telah menggelar asistensi terkait program pemenuhan perumahan dan pemeriksaan berkas perjanjian kerja sama (PKS). Asistensi itu melibatkan sejumlah personel dari tiga wilayah, yakni Polres Sintang, Polres Melawi, dan Polres Kapuas Hulu.
"Fokus utama asistensi adalah percepatan akses kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi anggota Polri, khususnya yang bertugas di daerah perbatasan dan terpencil," ujar Kabag Watpers Ro SDM Polda Kalbar AKBP Devi Ariantari.
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang selaras dengan arahan Presiden RI dan Kapolri. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan bukan hanya soal fasilitas, tetapi bagian penting dari upaya menyejahterakan anggota secara menyeluruh.
"Program ini juga mendapat perhatian khusus dari Sumber Daya Manusia Mabes Polri (SSDM Polri) karena dinilai krusial dalam menunjang kinerja dan motivasi personel," ungkapnya.
Selain membahas perumahan subsidi, turut dipaparkan informasi penting mengenai hak-hak anggota Polri berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2010. Materi mencakup program asuransi, jaminan sosial, serta tata cara pengajuan pinjaman uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2020.
Wakapolres Sintang Kompol Sukma Pranata menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung program ini secara konkret. “Kami telah menginventarisasi data personel yang berminat dan siap menjembatani kerja sama dengan pihak pengembang,” ujarnya.
Ia berharap, melalui inisiatif ini, semakin banyak anggota yang bisa menikmati hunian yang layak. “Kami ingin anggota bisa fokus menjalankan tugas karena kebutuhan dasarnya telah terpenuhi,” tutupnya. (nda)
Editor : Hanif