PONTIANAK POST - Universitas Kapuas (Unka) Sintang dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sintang menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik. Kesepakatan ini diwujudkan dalam penandatanganan Implementation Arrangement (IA) antara kedua institusi.
Ketua Program Studi Administrasi Publik, Jhony Fredy Hahury, menegaskan pentingnya integrasi teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Percepatan pelayanan publik juga diharapkan oleh masyarakat,” ujar Jhony Fredy Hahury di Sintang kemarin.
Kerja sama ini akan diwujudkan melalui penyelenggaraan kuliah umum secara berkala yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Sintang.
"Kuliah umum itu tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan wawasan praktis mengenai pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan," jelasnya.
Martinus Syamsudin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unka, menyebutkan bahwa saat ini FISIP Unka memiliki 1.176 mahasiswa dari empat angkatan. Ia melihat kuliah umum sebagai sarana penting untuk menjembatani teori dan praktik.
“Teknologi informasi sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Maka kuliah umum ini bisa memberikan manfaat bagi kami,” katanya.
Sementara itu,Kepala Dinas Kominfo Sintang, Paulinus, menekankan perlunya kolaborasi antar lembaga pendidikan dan pemerintah dalam menyikapi tantangan pelayanan publik berbasis digital.
“Bagaimanapun, teknologi informasi akan mempermudah masyarakat menerima pelayanan dari pemerintah. Meski belum maksimal, Pemkab Sintang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui TI,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi informasi memang banyak manfaatnya, namun untuk di Kabupaten Sintang masih ada hambatan yang harus kita hadapi bersama,” imbuhnya.
Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktisi pemerintahan, dengan harapan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital. (nda)
Editor : Hanif