PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar lokakarya lintas sektor untuk membahas upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Senin (28/7), dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan.
Isu-isu yang menjadi fokus dalam lokakarya ini meliputi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Semua ini merupakan masalah sosial yang masih terjadi dan membutuhkan sinergi lintas sektor untuk penanganannya.
“Masih banyak kasus kekerasan yang tidak terlaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal biasa dalam masyarakat. Ini tantangan besar kita,” ujar Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala.
Lokakarya ini mengusung tema “Berjalan Bersama Bagi Perwujudan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi Indonesia Emas 2045.” Tema ini mencerminkan harapan akan kolaborasi berkelanjutan antarinstansi dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.
Menurut data nasional, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, terutama dalam ranah domestik. Di daerah seperti Sintang, faktor budaya, minimnya edukasi, dan keterbatasan akses layanan menjadi hambatan utama dalam pencegahan dan penanganan kasus.
“Perlu upaya bersama, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, tokoh agama, dan dunia pendidikan. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat,” tambah Bala.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk kesepahaman dan rencana aksi nyata untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap kelompok rentan, serta memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak dan perempuan menuju visi Indonesia Emas 2045. (nda)
Editor : Hanif