PONTIANAK POST — Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menegaskan bahwa infrastruktur dasar di Kabupaten Sintang masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah pedalaman. Ia menyebut banyak ruas jalan yang rusak berat dan fasilitas publik yang belum memadai, sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. “Sebagian besar masyarakat Sintang masih bergantung pada jalur darat. Namun, banyak jalan yang rusak parah, sehingga akses ekonomi dan pelayanan publik terganggu,” ujar Bala, Selasa (7/10).
Menurutnya, kondisi geografis Sintang yang luas serta cuaca ekstrem menjadi hambatan utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. “Saat musim hujan, banyak akses desa yang nyaris tidak bisa dilalui kendaraan. Ini tantangan besar bagi kami di daerah, karena keterbatasan anggaran tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus ditangani,” jelasnya.
Selain jalan, Bala juga menyoroti minimnya fasilitas publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Ia menilai, peningkatan fasilitas dasar harus menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan secara nyata. “Kalau jalan dan fasilitas publik belum baik, pelayanan kepada masyarakat pasti terhambat. Kami butuh dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan bisa lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi strategi paling efektif untuk mempercepat pembangunan dan menekan ketimpangan antarwilayah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pusat adalah kunci agar program bisa berjalan efisien dan tepat sasaran,” katanya.
Bala berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk perhatian politik di tingkat nasional, dapat memperkuat percepatan pembangunan di Sintang. “Kami ingin pembangunan tidak hanya terfokus di kota, tetapi juga menjangkau desa-desa yang selama ini sulit diakses,” pungkasnya.
Lasarus Siap Perjuangkan
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Wilayah pedalaman di Kalimantan Barat itu disebut masih menghadapi ketimpangan akses transportasi dan pelayanan publik yang perlu segera diatasi.
“Pemerintah pusat tidak akan membiarkan Sintang berjalan sendiri. Komitmen kami adalah memastikan pembangunan infrastruktur bisa dipercepat, terutama di sektor jalan dan fasilitas publik yang menyentuh langsung kebutuhan warga,” ujar Lasarus saat kunjungan kerja di Sintang, Selasa (7/10).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan juga bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi. Ia menekankan, konektivitas antarwilayah yang baik akan meningkatkan mobilitas warga dan arus barang, sehingga menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing daerah.
“Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedalaman. Ini bukan sekadar soal jalan, tetapi soal membuka ruang hidup yang lebih layak bagi warga Sintang,” tambahnya.
Lasarus juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menyebut, setiap program harus dirancang sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat. “Kami di Komisi V akan terus memperjuangkan agar anggaran pusat diarahkan secara proporsional ke wilayah yang masih tertinggal. Sintang adalah salah satunya,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan jalan nasional maupun daerah di Sintang bisa menjadi proyek prioritas bersama. Peningkatan akses antar kecamatan dan perbaikan layanan dasar seperti pendidikan serta kesehatan menjadi bagian penting dari percepatan pembangunan. “Kalau akses jalan sudah bagus, masyarakat bisa menikmati pelayanan publik tanpa kendala. Dampaknya akan terasa langsung,” ujarnya. (nda)
Editor : Hanif