PONTIANAK POST - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Agung Gumiwang, menaruh perhatian besar terhadap kinerja para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Ia meminta seluruh pejabat yang mendapat amanah jabatan mampu berkontribusi nyata dalam membantu bupati dan wakil bupati merealisasikan janji politik kepada masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Agung, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan melemahnya kinerja pemerintahan daerah. Justru, dalam kondisi tersebut, aparatur sipil negara dituntut lebih kreatif, adaptif, dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya berharap pejabat yang dilantik bisa membantu kinerja bupati dan wakil bupati dalam merealisasikan janji politik, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Agung, Kamis (1/1).
Ia menilai pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama, baik di sektor perizinan, administrasi kependudukan, maupun layanan dasar lainnya. Selain itu, Agung juga menyoroti persoalan tata kota yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, penataan kota membutuhkan peran aktif pejabat di berbagai perangkat daerah agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berdampak di lapangan.
“Walaupun ada efisiensi dari pemerintah pusat, visi dan misi bupati serta wakil bupati tetap harus bisa diwujudkan. Tata kota Sintang perlu perhatian serius, mulai dari persoalan sampah hingga genangan pasir di pembatas jalan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” kata Agung.
Ia menambahkan, persoalan-persoalan tersebut sebenarnya dapat ditangani apabila koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif dan pejabat yang ada memiliki keberanian mengambil langkah teknis sesuai kewenangan masing-masing. DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang dilaksanakan sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, pada akhir 2025 Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala melantik dan mengukuhkan 269 pejabat di lingkungan Pemkab Sintang. Jumlah tersebut terdiri atas 13 pejabat pimpinan tinggi pratama, 110 pejabat administrator, dan 146 pejabat pengawas. Dari pejabat administrator yang dilantik, terdapat 11 camat yang mendapat penugasan baru.
Agung berharap penataan jabatan tersebut mampu menghadirkan kinerja birokrasi yang lebih efektif. “Pejabat yang sudah dipercaya harus bekerja profesional dan peka terhadap persoalan di masyarakat. Itu yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah,” tutupnya. (nda)
Editor : Miftahul Khair