PONTIANAK POST - Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2025 menjadi sorotan serius. Hingga 31 Desember 2025, realisasi APBD tercatat hanya mencapai 81,59 persen, menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sekitar Rp200 miliar. Kondisi ini dinilai jauh dari target ideal dan mencerminkan lemahnya pelaksanaan program di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menyampaikan kekecewaannya atas capaian tersebut. Menurutnya, angka realisasi belanja seharusnya minimal berada di kisaran 90 persen agar menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sehat.
“Realisasi belanja kita jauh dari harapan. Seharusnya bisa di atas 90 persen. Dengan kondisi seperti ini, akan sulit jika kita ingin mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah pusat, karena anggaran yang ada saja tidak mampu kita serap,” ujar Kartiyus di Sintang kemarin.
Ia menilai masih besarnya anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kartiyus bahkan menyoroti OPD yang mengeluhkan keterbatasan anggaran, namun pada saat yang sama tidak mampu menghabiskan alokasi yang sudah tersedia.
“Saya heran, ada OPD yang mengeluh anggarannya kecil, tetapi anggaran kecil pun tidak bisa dihabiskan. Jangan sampai kondisi seperti ini terulang di 2026. Idealnya, Silpa kita mendekati nol persen sebagai tanda penyerapan anggaran berjalan baik,” ungkapnya.
Meski demikian, Kartiyus mengakui masih terdapat sejumlah capaian fisik selama tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah mencatat peningkatan jalan sepanjang sekitar 6,6 kilometer, pembangunan dan rehabilitasi 113 unit jembatan, serta peningkatan jalan permukiman sepanjang 55,81 kilometer. Selain itu, sarana air bersih dibangun melalui 1.342 sambungan rumah, pembangunan 400 unit sarana sanitasi, rehabilitasi dan pembangunan 41 unit gedung, 236 unit sarana pendidikan, serta 124 unit sarana kesehatan.
Namun, di balik capaian tersebut, Kartiyus menilai banyak catatan kritis yang harus dibenahi. “Keterlambatan administrasi pelaksanaan program, penetapan standar harga satuan yang lambat, proses lelang yang terlambat, hingga perencanaan teknis yang kurang optimal masih menjadi persoalan utama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya evaluasi internal OPD. Menurut Kartiyus, monitoring dan pengendalian kegiatan belum berjalan optimal, koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal masih lemah, serta dukungan data teknis dan penginputan data ke dalam SIPD, khususnya belanja BLUD, masih belum maksimal.
"Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar kinerja anggaran pada tahun-tahun berikutnya lebih efektif dan akuntabel," pungkasnya. (nda)
Editor : Hanif