PONTIANAK POST - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) wilayah Kecamatan Ketungau Hilir dan Binjai Hulu menitikberatkan perencanaan pembangunan pada peningkatan infrastruktur desa dan konektivitas antarwilayah. Pembahasan diarahkan untuk menyelaraskan usulan desa dengan prioritas kabupaten agar pelayanan dasar masyarakat dapat meningkat secara bertahap dan terukur.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya integrasi data dalam penyusunan program. Infrastruktur jalan, penguatan pusat ekonomi lokal, serta akses layanan publik menjadi perhatian utama karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap mobilitas dan kesejahteraan warga di dua kecamatan tersebut.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menyampaikan target indeks pembangunan infrastruktur tahun 2027 diproyeksikan mencapai 56,26 persen. Sasaran itu difokuskan pada perbaikan jaringan jalan dan peningkatan kualitas layanan publik agar pertumbuhan wilayah dapat berjalan lebih merata.
Menurutnya, Musrenbang menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap usulan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi program prioritas dan menyeleksi usulan yang berdampak luas,” ujar Ronny, Jum'at (6/2).
Ronny menilai sinkronisasi antara perencanaan desa dan kabupaten harus diperkuat agar program yang disusun memiliki arah yang jelas.
“Data yang akurat sangat diperlukan agar perencanaan desa dan kabupaten benar-benar terintegrasi,” tambahnya.
Camat Binjai Hulu, Petrianus, menjelaskan seluruh desa di wilayahnya telah menyelesaikan musrenbang tingkat desa. Hasil pembahasan menunjukkan kebutuhan paling mendesak masih berkaitan dengan akses infrastruktur dasar.
"Kondisi jalan di beberapa desa masih membatasi aktivitas masyarakat," ungkap Petrianus.
Petrianus menuturkan usulan rehabilitasi fasilitas pemerintahan juga telah dimasukkan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
“Dari 11 desa, ada dua desa yang kondisi infrastrukturnya memerlukan perhatian khusus,” katanya.
Ia mengungkapkan jalan yang tersedia saat ini baru dapat dilalui kendaraan roda dua sehingga mobilitas warga masih terbatas.
Sementara itu, Camat Ketungau Hilir Benediktus Hengky Saputra mengatakan seluruh desa di wilayahnya telah memasukkan usulan pembangunan ke sistem perencanaan daerah.
"Fokus utama mencakup penyelesaian fasilitas pemerintahan, penyediaan air bersih, dan perbaikan akses transportasi," terang Hengky.
Ia menilai konektivitas jalan provinsi memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Perbaikan jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak karena merupakan jalur utama mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hengky juga menyatakan pendataan warga berpenghasilan rendah juga terus dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran program sosial. "Kami juga memastikan pendataan sosial berjalan akurat agar program bantuan tepat sasaran,” ucapnya.
Anggota DPRD Sintang, Supriyadi, menegaskan pentingnya pengawalan hasil musrenbang agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Ia menilai perencanaan yang realistis menjadi kunci agar program dapat direalisasikan secara bertahap.
“Kami berharap program yang dihasilkan realistis dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Supriyadi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif diperlukan untuk memastikan usulan prioritas benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Evaluasi berkelanjutan juga diperlukan agar pembangunan berjalan efektif.
“Pengawasan legislatif penting agar setiap prioritas dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran,” tutupnya. (nda)
Editor : Hanif